Pariwara
Buton Utara

BKPSDM Butur Coret Empat Pendaftar Lelang Jabatan

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Panitia seleksi pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JTPT) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) telah tuntas melakukan verifikasi berkas. Hasilnya, empat pendaftar yang mengincar posisi strategis tersebut dinyatakan tak memenuhi syarat dan dicoret. “Pendaftaran resmi ditutup sejak 26 Oktober 2018 lalu. Tercatat, ada 25 pendaftar yang akan unjuk kemampuan memperebutkan tujuh jabatan eselon II yang tersedia di hadapan panitia seleksi. Setelah diverifikasi, empat pendaftar tak memenuhi syarat. Yakni, terkait kepangkatan belum cukup dan ada yang telah lewat umur,” ujar Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Butur, Abdul Gani saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/11).

Abdul Gani menegaskan, pelaksanaan lelang terbuka itu telah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017. “Satu jabatan diperebutkan empat orang. Pansel akan menghasilkan tiga nama kemudian diserahkan ke bupati yang tentukan siapa akan dilantik,” terangnya. Ia mengungkapkan, komposisi panitia melibatkan Sekretaris Kabupaten, Kepala BKPSDM, Dosen UHO dua orang dan satu tokoh masyarakat. “Jabatan yang dilelang itu untuk posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia,” rincinya.

Indikator penilaian seleksi terbuka meliputi kompetensi teknik terkait penulisan makalah dan presentasi, wawancara serta penelusuran rekam jejak. Kemudian kompetensi manajerial terkait integritas, komitmen terhadap organisasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, manajemen perubahan, inovasi, manajemen konflik, berpikir konseptual.

“Untuk kompetensi bidang melliputi konsep negara kesatuan RI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, konsep otonomi daerah, perumusan norma, standar, prosedur dan kinerja, serta fasilitasi/bimbingan pada stakeholder. Terakhir kompetensi khusus harus memiliki pegalaman kerja atau wawasan di bidang jabatan tersebut. Kemudian yang melakukan asesmen center dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar,” tandasnya. (c/had)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy