Pariwara
Buton Utara

Bagian Hukum Intens Sosialisasi Perda di Butur

KENDARIPOS.CO.ID — Pihak eksekutif dan legislatif terus menginisasi lahirnya peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Buton Utara (Butur). Sepanjang tahun 2018 ini, tercatat ada sembilan rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi Perda. Tiga usulan pemerintah dan enam inisiatif anggota DPRD. Kini, pihak Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Butur intens menyosialisasikan peraturan daerah pada warga di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara tersebut.

La Ode Mardan Mahfudz

“Tiga Perda merupakan inisiatif eksekutif terkait pemungutan pajak hiburan, penyelenggaran penanaman modal dan retribusi pelayanan pelabuhan. Kemudian, inisatif legislatif sebanyak enam Raperda terkait standar pelayanan minimum bidang pemerintahan, pengelolaan barang milik daerah, izin lingkungan, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita, perlindungan guru serta pendidikan baca tulis Alquran,” rinci Kepala Bagian Hukum Setkab Buton Utara, La Ode Mardan Mahfudz, Kamis (22/11)

Ia menambahkan, untuk peraturan bupati (Perbup) yang telah diterbitkan sebanyak 32. Kemudian surat keputusan (SK) ada 400. “Ini merupakan produk hukum yang telah ditetapkan. Kemudian dijalankan untuk kepentingan masyarakat umum,” tambahnya. Dia mengungkapkan, peraturan daerah merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan serta tata tertib di daerah.

“Bagian Hukum Setkab Butur terus melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah. Baik bertemu langsung pada masyarakat maupun melalui media massa. Produk Perda dipublikasi agar diketahui,” tandas La Ode Mardan Mahfudz. (c/had)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy