Pariwara
Konawe Utara

Banyak Pengusaha TV Kabel di Konut Belum Miliki Izin Siar

KENDARIPOS.CO.ID — Sikap cenderung pasif diperlihatkan para pelaku usaha yang bergerak pada jasa penyiaran televisi (TV) kabel berlangganan. Pasalnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom) Konawe Utara (Konut) sudah berulangkali menyampaikan untuk secepatnya mengurus izin siaran pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sultra agar mendapatkan legalitas.

Nyatanya, imbauan dari Dinas Infokom tersebut hanya dianggap angin lalu oleh pelaku usaha tersebut. Pemilik TV berlangganan itu tidak menaati peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2017 tentang penataan dan perizinan televisi kabel berlangganan. “Dinas Infokom sudah memberikan rekomendasi pada pelaku usaha untuk melakukan pengurusan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Konut. Mereka sudah melakukan pengurusan, tetapi masih ada lagi izin yang harus diselesaikan di KPI,” ujar Kabid Komunikasi Dinas Infokom Konut, Ilham, Jumat (7/9).

Menurut Ilham, izin dari KPI itulah yang belum ditindaklanjuti para pelaku usaha. Padahal rekomendasi tersebut sangat penting karena berkaitan dengan zona IV untuk wilayah Konut. Nantinya, setelah mengantongi izin dari KPI, baru bisa diteruskan ke Kementerian Kominfo. “Karena yang akan menerbitkan izin siar, langsung dari pusat,” sambungnya. Ilham sudah seringkali menyampaikan pada pelaku usaha TV kabel agar pengurusan izin dilakukan melalui wadah konsorsium. Agar para pelaku usaha tidak diberatkan pada pembayaran. “Kalau pakai wadah sendiri-sendiri, pasti besar biayanya,” ujar alumni Fisip Unhalu itu.

Ilham menambahkan, penyelenggaraan pembangunan stasiun TV kabel meliputi tujuh zona. Yakni zona I dari Kecamatan Motui, Sawa dan Lembo. Zona II Kecamatan Wawolesea, Lasolo dan Molawe. Sedangkan zona III Kecamatan Andowia dan Kota Wanggudu. Zona IV ecamatan Asera dan Oheo, zona V Kecamatan Landawe dan Wiwirano, serta zona VII Kecamatan Langgikima. Terakhir zona VII meliputi Lasolo Kepulauan. “Ada 14 pengusaha TV kabel di Konut. Kami sudah berikan deadline tiga bulan pasca sosialisasi. Sekarang tinggal seminggu lagi. Jika tidak mengurus izin pada KPI, maka Dinas Infokom akan menyurat secara kelembagaan pada KPI untuk membekukan hak siar para pelaku usaha tersebut,” tegas Ilham. (c/min)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778