Pariwara
Metro Kendari

Pemkot Kendari Rasionalisasi Anggaran

APBD-P: Penyerahan dokumen APBD-P 2018 Kota Kendari oleh Plt Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (kiri) kepada Ketua DPRD Kota Kendari, Samsuddin Rahim, Senin (27/8). Foto: Elyn Ipo/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Pemkot Kendari sudah menyerahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018 kepada DPRD Kota Kendari, Senin (27/8). Dalam draf anggaran itu, pendapatan daerah semula diperkirakan Rp 1,7 triliun tidak mencapai target. Sehingga Pemkot defisit sekira Rp 300 miliar dari anggaran belanja dalam APBD 2018. Untuk mengatasi itu, Pemkot melakukan rasionalisi anggaran menjadi Rp 1,4 triliun.

Plt. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengungkapkan rasionalisasi itu dilakukan berdasarkan penjabaran KUA-PPAS yang telah disepakati bersama pada 7 Agustus lalu terkait penyesuaian target-target pendapatan dan rasionalisasi anggaran. Garis-garis besar Raperda APBD-P itu disampaikan Sulkarnain dihadapan 23 anggota legislatif yang hadir dalam rapat di gedung DPRD, .

Pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain yang sah mengalami penyesuaian yang semula Rp 1,7 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. “PAD yang terdiri dari pendapatan pajak retribusi daerah semula Rp 675 miliar dalam APBD 2018, setelah dirasionalisasi menjadi Rp 313 miliar,” katanya.

Sementara dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengalami perubahan yakni Rp 946 miliar. Sedangkan dana lain-lain yang terdiri dari dana hibah dan bagi hasil dari provinsi dan pemerintah lainnya awalnya sebesar Rp 87 miliar, kini menjadi Rp 189 miliar.

Oleh karena target pendapatan mengalami penyesuaian, maka belanja daerah pun kata Sulkarnain harus dirasionalisasi. “Belanja daerah langsung dan tak langsung dilakukan perubahan juga karena menyesuaikan total belanja daerah awal tahun sekira Rp 1,7 triliun disesuaikan menjadi Rp 1,4 triliun,” ungkapnya.

Rasionalisasi belanja daerah dimaksud yakni belanja tidak langsung Rp 760 miliar menjadi Rp 641 miliar. Lalu, belanja langsung semula Rp 947 miliar menjadi Rp 815 miliar. Untuk pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran daerah juga mengalami pergeseran. Semula, penerimaan sekira Rp 3 miliar menjadi Rp 9 miliar.

Adapun pengeluaran yang meliputi penyertaan modal yang semula Rp 3 miliar, naik menjadi Rp 3,5 miliar. “Penyesuaian terhadap target-target itu adalah solusi yang tidak dapat dihindari untuk menyehatkan APBD kita, dan ini tetap berpedoman pada RKPD tahun 2018 yakni upaya percepatan dan pemerataan pembangungan, peningkatan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Penyesuaian itu tidak mengubah fokus pembangunan yang mengacu pada program prioritas lima tahun ke depan. “Harapan kami kiranya memperoleh dukungan dan masukan yanng konstuktif dari dewan. Dan dokumen ini dibahas dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Sulkarnain Kadir.

Ketua DPRD Kota Kendari, Samsuddin Rahim mengaku tidak masalah dengan rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemkot selama mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan akan melihat itu dalam rapat pembahasan poin per poin kegiatan nantinya. “Kita lihat nanti, intinya kita sepakat bahwa ini akan kita bahas cepat, agar kita bisa menyelesaikan pembangunan di sisa waktu tahun ini,” katanya. (ely/b)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778