Pariwara
Nasional

Lanjutan Sidang Kasus BLBI, Nama Megawati Kembali Disebut

Syafrudin Arsyad Temenggung

KENDARIPOS.CO.ID — Mantan Ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung (SAT) menjelaskan bahwa penyelesaian kewajiban pemegang saham bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk pemilik bank BDNI, mengacu pada rekomendasi Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH). TPBH ditunjuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pada 18 Maret 2002.

Menurut Syafruddin, tim ini dibantu oleh kantor hukum Lubis Ganie Surjowidjojo (LGS). “Dalam rekomendasi kajian TPBH dan LGS tidak disebutkan soal misreprentasi laporan kredit petani tambak Dipasena,” kata SAT sebagai terdakwa dalam menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam sidang lanjutan kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/8).

Dalam sidang, JPU sempat menanyakan apakah terdakwa mengetahui ada misrep dalam laporan kredit petani tambak dalam kajian hukum BPPN. SAT mengaku kredit tersebut muncul beberapa tahun kemudian. “Tidak, kredit petambak ini kan baru muncul pada 2017,“ jawab SAT.

Terdakwa menjelaskan, dia diangkat menjadi Ketua BPPN pada April 2002, saat mana dia tengah bersiap-siap untuk menjadi duta besar Indonesia di World Trade Organization (WTO). “Saya dipanggil oleh Presiden Megawati dan Menko Dorojatun Kuntjoro-Jakti, kemudian diminta untuk menjadi Ketua BPPN. Saat itu saya jelaskan bahwa saya ditunjuk untuk menjadi duta besar untuk WTO. Tapi presiden minta agar saya bersedia menjadi Ketua BPPN, dan saya minta peryaratan agar diberi arah yang jelas,” jelasnya.

Arahan Presiden dan Menko Perekonomian adalah agar rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi aset-aset obligor BLBI diselesaikan sesuai dengan Master Settlement Acquisation Agreement (MSSA), yang sudah disetujui pemerintah. “Pemerintahan sebelumnya ada upaya untuk mengamandemen MSAA ini, namun berdasarkan TAP MPR dan UU Propenas, disebutkan agar penyelesaian kewajiban obligor dikembalikan pada MSAA awal,” ungkapnya.

Terkait dengan masalah implementasi MSAA pemilik BDNI, menurut SAT, ada tiga rekomendasi tim bantuan hukum. Yaitu segera menyelesaikan pembayaran tunai oleh pemilik BDNI yang masih tersisa sebesar Rp 422 miliar dari kewajiban Rp 1 triliun, menuntaskan penyerahan aset, serta melakukan final due dillegence (FDD) terhadap aset yang diserahkan oleh Syamsul Nursalim (SN) sebagai pemilik BDNI.

“Semua itu bisa dituntaskan, dan bahkan dalam FDD yang dilakukan auditor Ernst and Young (EY), disebutkan bahwa ada kelebihan bayar dari pihak obligor kepada BPPN sekitar lebih dari US$ 1 juta. Sudah kami tuntaskan yang mulia,” pungkas SAT kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Yanto. (mam/jpg/JPC)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778