Pariwara
Politik

KPU Belum Terima Jadwal Sidang, Tim AMAN Yakin Gugatan Ditolak

Dr LM Bariun

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan gubernur (Pilgub) Sultra memasuki babak baru. Hasil pleno rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra harus berakhir ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan Rusda Mahmud-Syafei Kahar resmi mengajukan gugatan tanggal 11 Juli lalu.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. Saat ini, KPU tengah mengkaji poin yang menjadi materi gugatan. Dalam  perhomonannya, ada 4 pokok yakni soal dugaan ilegal dua anggota KPU yang sudah tidak menjabat lagi, adanya 40 TPS PSU, netralitas ASN dan adanya paslon yang
terlambat menyetorkan LKPD.

Jika melihat dari materi, pokok pengajuan sama sekali tidak terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kada sebagaimana diatur pasal 158 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Menurutnya, materi keberatannya menjadi ranah lain. Untuk administrasi ranahnya Bawaslu, Pidana di Gakumdu dan kode etik di DKPP.

“Tetapi sebagai termohon dalam waktu dekat kami akan memproses lawyers atau konsultan kami. Kemudian, akan menyiapkan dokumen sejak hari
pungut hitung, rekap kecamatan, kabupaten dan provinsi. Intinya kami siap,” katanya saat ditemui di KPU Sultra, kamis (12/7).

Bila merujuk pada aturan, untuk bisa diteruskan ambang batas suara Pilgub Sultra sebesar 1,5 persen. Sementara hasil rekapitulasi kemarin di atas 10 persen. Namun demikian, KPU tetap mempersiapkan diri. Hingga kini, ia mengaku belum menerima informasi pelaksanaan sidang.

“Berdasarkan pengalaman 2015 dan 2018, jika ambang batas selisih tidak memenuhi maka sidangnnya hanya dua kali. Kali pertama mendengarkan permohonan sekaligus mendengarkan jawaban dan kedua diputuskan. Kalau menurut MK lanjut pada proses pembuktian maka sidang dilanjutkan
untuk pemeriksaan saksi atua ahli. Kalau tidak langsung diputuskan sidang kedua,” jelasnya.

Wakil Ketua Tim AMAN Sultra, Dr LM Bariun mengapresiasi upaya pemohon. Namun melihat isi permohonan, ia mengklaim materinya tidak relevan untuk digugat ke MK. Misalnya, soal legalitas komisioner di Konawe. Kedua, tudingan paslon AMAN terlambat memasukkan LPPDK.

“Selanjutnya, adanya dugaan ASN tidak netral, hal ini juga tidak relevan di MK. Soal PSU yang ini pun sudah dijalankan oleh KPU untuk menggelarnya. Sehingga, pokok perkara ini salah alamat,” bebernya kamis (12/7).

Ketua Jaringan Sahabat AMAN yakin permohonan akan ditolak. Terlebih melihat selisih suara sekitar 12 persen. Sementara aturannya yakni 1,5 persen. “Saya sangat yakin tidak akan diterima, saya yakin sekali. Paling lama tiga kali sidang selesai ditolak (gugatannya),” tegasnya. (b/wan)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright ¬© 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743