Pariwara
Politik

KPU Sultra: Pilkada Konawe Sesuai Prosedur

Iwan Rompo

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra memastikan pelaksanaan pemilihan bupati (Pilbup) Konawe telah sesuai prosedur. Apalagi tidak ada aturan yang dilanggar penyelenggara atau pun kejadian yang mengharuskan dilakukan pemungutan suara dibatalkan. Makanya, penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi tidak pernah berfikir untuk menginstruksikan KPU Konawe menggelar pemungutan suara ulang (PSU) kecuali yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Koordinator Divisi Teknis KPU Sultra, Iwan Rompo Banne mengatakan proses penyelenggaraan Pilbup Konawe tidak menyalahi aturan. Mengenai informasi keabsahan dua komisioner yang dinyatakan ilegal kata dia, itu tidak benar. Ia pun menegaskan proses pergantian antar waktu (PAW) Ulil Amrin dan Abdul Hasim terhadap Herman Pagala dan Arsan Laharai telah memenuhi ketentuan.

“Jadi kami ingin tegaskan bahwa pernyataan penyelenggara konawe yang ilegal itu keliru. Keanggotannya dua komisioner tersebut legal secara hukum. Makanya, tidak ada alasan diulang kecuali yang direkomendasikan Bawaslu untuk dilakukan PSU,” tandas Iwan Rompo jumat (29/6).

Sebelumnya, dua pasangan calon (Paslon) Bupati dan wakil bupati, yakni Paslon H Litanto – Hj Murni Tombili dan Irawan Laliasa – Adi Jaya Putra, langsung mengajukan keberatan. Mereka menuding pelaksanaan Pilbup Konawe tidak sah secara hukum. Pasalnya, keanggotaan dua komisioner yang menjalankan tahapan pesta demokrasi ilegal.

Kedua pasangan ini merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari nomor 37/G/2014/PTUN kdi Jo putusan PTUN Makassar nomor 51/B/2015/PT. TUN MKS Jo putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 551K/TUN/2015 menyatakan jabatan keduanya sebagai komisioner dibatalkan dan mengembalikan jabatan Herman Pagala dan Arsan Laharai yang dulunya sempat di PAW.

“Kita tidak berbicara pemungutan suara ulang (PSU), namun tentang putusan hukum yang diperintahkan oleh MA. Kami akan laporkan KPU, Bawaslu, dan Panwaslu karena tidak melakukan perintah lembaga MA, untuk membatalkan jabatan Ulil Amrin dan Abdul Hasim, dan mengembalikan posisi Herman Pagala dan Arsan Laharai. Sehingga proses Pilkada yang berjalan selama ini, cacat secara hukum, atau ilegal dan tidak sah,” tegas Mustaring, Ketua Tim Pemenangan Berlian Murni. (b/hel/wan)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778