Pariwara
Muna

Bupati Muna Belum Bentuk Tim Pengkaji PT SRA

Rusman Emba

KENDARIPOS.CO.ID — Janji Bupati Muna, LM. Rusman Emba untuk menuntaskan sengketa warga Napabalano dan PT Sele Raya Agri (SRA) melalui tim terpadu belum kunjung ditepati. Warga pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna agar mempertanyakan hal tersebut pada pihak pemerintah kabupaten (Pemkab). Selasa (6/3), perwakilan masyarakat yang menolak masuknya PT SRA menemui Ketua DPRD Muna agar aspirasinya disampaikan ke bupati. Mereka gusar, sebab tim yang dijanjikan dibentuk sepekan setelah rapat 29 Januari 2018 lalu hingga kini belum jelas.

“Janjinya dulu satu minggu langsung dibentuk. Tapi sampai sekarang belum ada,” sindir La Nuruhi, tokoh pemuda yang didaulat mengkoordinir masyarakat. La Nuruhi mengatakan, situasi di Napabalano saat ini mulai tidak kondusif. Bahkan awal pekan ini puluhan petani nekat menebang pohon jati milik perusahaan karena aktivitas yang tidak kunjung dihentikan. “Kalau ini tidak cepat, bisa bahaya,” sambungnya.

Penolakan masyarakat ikut disampaikan Harmoko, tokoh pemuda Napabalano. Ia menyebut, Pemkab harus menolak masuknya perusahaan demi kemaslahatan masyarakat. Ia memberi contoh, wilayah yang masuk dalam izin usaha PT SRA meliputi empat area dan dihuni 9.553 jiwa penduduk. Rinciannya yakni Kelurahan Napabalano dengan jumlah penduduk 4.384, Kel. Tampo sebanyak 3.331 jiwa, Desa Lambiku sebanyak 1.287 jiwa dan Desa Pentiro sebanyak 551 jiwa. “Sedangkan perusahaan itu akan menguasai lahan seluas 18 ribu hektar lebih selama 60 tahun. Pertanyaannya, pengembangan penduduk ke arah mana,” katanya.

Selain itu, alasan konstitusional yang dapat menjadi dasar penolakan PT. Sele Raya Agri adalah izin usaha yang dikantongi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah kedaluwarsa, terbit pada 2 September 2014. Padahal dalam ketentuannya, izin yang tidak ditindaklanjuti selama dua tahun, dengan sendirinya batal. “Sekarang kan sudah tiga tahun lebih. Jadi tidak ada legitimasi lagi bagi perusahaan untuk mengklaim kawasan hutan dimaksud,” paparnya.

Tak sampai disitu, saat ini sudah ada 928 masyarakat pengguna lahan yang menyatakan menolak kehadiran perusahaan. Akumulasi luas ladang mereka mencapai 1.000 hektare lebih. “Jadi saya pikir, tidak ada yang menginginkan perusahaan ini masuk,” tambahnya. Mengenai pembentukan tim tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Muna, La Ode Ena mengatakan saat ini surat keputusan pembentukkan tim sudah di meja bupati. Tinggal diteken saja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Muna, Mukmin Naini mengatakan, dirinya belum sama sekali diberitahukan soal rencana pembentukan tim tersebut. Ia mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat Napabalano ke Pemkab Muna. “Nanti kami bersurat,” imbuhnya. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743