Pariwara
Konawe Utara

Lahan Perkebunan Warga Konut Masuk Kawasan Hutan

Marwan Khalik

KENDARIPOS.CO.ID — Ratusan hektare lahan perkebunan merica warga Desa Pondoa di Kecamatan Wiwirano ternyata masuk dalam lokasi kawasan hutan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bina Wahana XIX Konawe Utara (Konut) memberi kebijakan untuk kemitraan. Kepala KPHP BW XIX Konut, Marwan Khalik, menuturkan sesuai data udara KPHP Makassar, luas lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan mencapai 480 hektare. Hanya, untuk blok pemberdayaan KPHP yang akan dimitrakan sekitar 200 hektare lahan perkebunan merica. “Melihat kondisi lahan perkebunan warga yang sudah terbuka dan telah bercocok tanam, maka kebijakan KPHP harus dimitrakan. Luasan lahan yang dimitrakan dengan warga sekitar 200 hektare, tetapi yang sudah produktif atau sudah tertanam baru 100 hektare,” ujar mantan Kabid Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial Dishut Konut itu.

Kebijakan KPHP terhadap lokasi perkebunan warga yang masuk dalam kawasan hutan harus dimitrakan, bukan tanpa dasar hukum. Melainkan dalam peraturan Menteri Kehutanan nomor 49, memang ada ruang pengelolaan hutan dimitrakan dengan KPHP. Langkah itu dianggap lebih efektif dan tak merugikan petani lada yang sudah mengelola hutan menjadi perkebunan. “Persoalan kemitraan ini sudah disepakati antara KPHP dan pemilik lahan. Model kemitraannya hasil perkebunan akan dibagi hasil dengan pola pembagian 80/20. Artinya 80 persen untuk petani dan 20 persen itu, dibagi lagi antara petani sebesar 80 persen 20 persennya untuk dikelola oleh koperasi. Artinya petani mendapatkan pembagian dua kali,” ujarnya.

Pola pembagian sederhana yang mudah dipahami warga, kata mantan komisioner KPU Provinsi itu yakni bila diasumsikan harga merica perkilogram sebesar Rp 50 ribu, maka petani mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 40 ribu. Sehingga masih tersisa 10 ribu. Dari angka Rp 10 ribu itu petani masih mendapatkan pembagian sebesar 8 ribu dari hasil yang dikelola oleh koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Sisanya Rp 2.000 yang masuk dalam BUMDes atau koperasi inilah yang dibagi dengan KPHP sebesar 50/50. Atau yang didapatkan Rp 1.000 BUMDes dan KPHP Rp 1.000. Jadi total yang diterima petani dengan asumsi harga merica Rp 50 ribu yakni Rp 48 ribu. Selebihnya BUMdes dan KPHP,” rinci Marwan Khalik.

Kemitraan yang dilakukan KPHP dengan pemilik perkebunan lada di Desa Pondoa, Kecamatan Wiwirano dengan pola pembagian yang sudah ditetapkan telah diterima warga setempat. Langkah itu dianggap tak memberatkan petani lada dan tidak merugikan pemerintah. “Saat ini KPHP belum masuk dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga bila ada hasil kemitraan dari perkebunan itu masuk dalam rekening Pemprov Sultra. Sementara yang masuk dalam BUMDes tetap dikelola langsung oleh warga. Pada prinsipnya kita tetap mendorong petani sejahtera, hutan lestari, KPH jaya. Sebagaimana semboyan KPHP,” urai Marwan Khalik. (b/min)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743