Pariwara
Nasional

Kemenkominfo Desak Google Cabut Semua Apps LGBT

Rudiantara

KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melayangkan surat permintaan kepada Google untuk mencabut 73 aplikasi yang berkaitan dengan LGBT pekan lalu. Menkominfo Rudiantara menuturkan, sampai saat ini, Google belum mencabut semua aplikasi yang telah diajukannya itu.

Rudiantara mengatakan, sebagai perusahaan asal Amerika Serikat, Google selalu berkilah bahwa mereka harus melakukan SOP yang berlaku di sana baru baru berkilah bahwa harus dibawa ke pengadian di AS terlebih dahulu baru bisa di-take down. ”Tapi saya tetap minta mereka untuk segera take down. Mereka kan berbisnis di Indonesia. Harus ikuti aturan di sini dong,” tutur Rudiantara saat ditemui di gedung DPR RI senin (22/1).

Saah satu aplikasi LGBT yang diajukan Kemekominfo untuk diblokir adalah Blued. Aplikasi buatan Tiongkok itu menawarkan fasilitan chatting serta interaksi dalam bentuk teks, foto, dan video untuk sesama penggunanya. Khusus untuk Blued, kata Rudiantara, pihaknya sudah melakukan pemblokiran sejak dua tahun lalu. Pada September 2016, Kemenkominfo telah memblokir DNS Blued agar situsnya tidak bisa diakses.

Namun, kata Rudiantara, mereka terus berganti DNS agar bisa kembali diakses. Perwakilan mereka malah pernah mendatangi Kemenkominfo untuk mengajukan keberatan atas pembloiran DNS mereka. Mereka membawa surat atas nama seorang direktur di Kemenkes yang menyatakan bahwa aplikasi mereka merupakan bentuk edukasi dan literasi agar masyarakat mengenal LGBT dan terhindar dari gaya hidup LGBT. Bukan promosi ”Mereka bawa suratnya. Saya langsung konfirmasi ke menkes. Dan ternyata tidak ada yang seperti itu. menkes bilang juga tidak bisa,” tutur Rudiantara.

Setelah upaya Blued untuk meminta normalisasi gagal, mereka kembali mengubah DNS. Pada Oktober 2017, Kemenkominfo kembali memblokir DNS Blued. Kali ini ada lima DNS yang diblokir. Kemenkominfo juga telah melakukan pemblokiran terhadap 169 situs LGBT. Semuanya terbukti bermuatan asusila dan promosi.

”Tidak boleh kalau ada unsur promosi yang mengajak orang untuk mengikuti gaya hidup seperti itu. Dari sisi kesehatan dan agama, itu sangat bertentangan. Sedangkan untuk yang bermuatan asusila, itu sudah jelas melanggar,” papar Rudiantara.

Anggota Komisi I DPR Roy Suryo meminta pemerintahan untuk serius menanggapi isu LGBT. Menurutnya, LGBT di Indonesia sudah merajalela. Buktinya, lanjut Roy, mereka bisa berkomunikasi, mengumpulkan jaringan, rapat, hingga kopdar. Roy menuturkan, Kemenkominfo memang telah behasil menapis aplikasi Blued yang akhirnya mengungkap jaringan LGBT di Cianjur dan daerah lain.

”Tapi ternyata masih banyak yang tidak tertapis. Sekarang Indonesia sudah memiliki infrastruktur untuk menangkal itu. Biayanya juga cukup mahal. Tolong jangan abaikan hal ini,” tutur Roy.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah pro aktif meminta Google menghapus semua aplikasi yang berbau LGBT. Harus ada sikap tegas dalam menanggulangi persoalan yang krusial itu. Google juga harus merespon permintaan Pemerintah Indonesia. “DPR mendukung penuh langkah pemerintah,” terangnya. Jangan sampai pengaruh LGBT meluas, karena itu akan sangat membahayakan anak bangsa.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo menyatakan, dewan menolak dengan tegas legalitas LGBT di Indonesia. Sebab, keberadaan mereka akan merusak moral bangsa. Nilai yang mereka anut tidak sesuai dengan pancasila. “Sikap saya jelas bahwa kita harus menolak LGBT,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu menerangkan bahwa tidak ada satu fraksi pun yang mendukung gerakan yang menyimpang itu. Semua partai di parlemen sepakat menolak keberadaan mereka dan mendukung adanya aturan pidana bagi perilaku LGBT di RKHUP. Menurut dia, ada satu pasal yang akan mengatur norma pidana untuk perilaku yang dianggap menyimpang tersebut.

Terkait dengan pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengatakan, ada 5 fraksi yang mendukung LGBT, Bamsoet  mengatakan, pernyataan itu tidak tepat. “Pak Zul salah ucap atau salah kutip,” tutur mantan Ketua Komisi III itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan senin (22/1).

Untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan Zulkifli tidak benar, dia sudah menghungi pimpinan fraksi-fraksi. Menurut dia, tidak ada satu pun fraksi yang mendukung LGBT. Mereka satu suara mendukung perluasan pemidanaan terhadap perilaku yang dianggap akan merusak moral bangsa itu.

Bamsoet menerangkan, tidak hanya pencabulan terhadap anak di bawah umur saja yang dipidana, hubungan sesasama jenis juga dapat dikategorikan sebagai pidana asusila. Sekarang Panja RKUHP sedangkan merampungkan pembahasan. Dia berharap, pasal baru itu secepatnya diselesaikan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Daeng Muhammad menyatakan, ketentuan pasal RKUHP terkait pasal LGBT telah disepakati. Fraksi PAN salah satu yang mengusulkan agar pidana terkait tindakan asusila pelaku LGBT diancam hukuman pidana. ”Karena dalam draf awal RKUHP pemerintah belum diatur,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam draf awal RKUHP, pemerintah hanya mengatur pidana terkait perilaku seks bebas atau zina yang dilakukan laki-laki dengan perempuan dewasa. Panja di Komisi III sepakat memperluas pasal itu, dengan penerapan pasal pidana terhadap seks bebas sesamai jenis, yakni antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Menurut Daeng, perluasan pasal itu merupakan hal yang wajar menyikapi perkembangan saat ini. ”Untuk zina laki-laki dengan perempuan saja dipidana, apalagi dengan sesama jenis,” ujarnya menegaskan.

Ketua Umum Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono menuturkan pihaknya juga berupaya mengantisipasi masuknya paham LGBT ke kampus. Salah satu caranya dengan memberikan penjelasan melalui khutbah-khutbah tentang bahaya LGBT. Mulai dari aspek tata nilai masyarakat, kesehatan, ketegangan sosial, hingga pendidikan. ”Itu kita berikan secara terbuka,” ujar Guru Besar ITB itu usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, senin (22/1).

Anggota AMKI tersebar tak kurang dari 300 masjid kampus. Mulai dari Universitas Syiah Kuala di Aceh hingga Universitas Musamus di Merauke, Papua. Dia menuturkan sebenarnya para mahasiswa itu sudah banyak yang mengerti bahaya LGBT. Mereka sudah bisa bersikap terhadap paham tersebut. Hanya saja, terkadang masih ada informasi yang sampai di mahasiswa itu kurang lengkap. Apalagi, karena kesibukan di kampus mereka tidak sempat mengecek infomasi tersebut.

”Jadi khutbah-khutbah harus memberi informasi yang baik dari aspek tata nilai, kesehatan, aspek ketegangan sosial, aspek pendidikan, itu kita berikan,” ungkap dia.

Ketua Dewan Penasehat AMKI Soelaeman menambahkan mereka juga mewaspadai paham radikalisme bisa jadi berpotensi masuk kampus melalui masjid-masjid kampus. Dia menuturkan untuk mengatasi itu sudah dibuat buku pedoman tentang khutbah Jumat. Sehingga memungkinkan ada keseragaman diantara seluruh masjid. ”Jadi saya kira seluruh masyarakat Indoensia tidak perlu khawatir akan terjadi radikalisme dari kampus,” ungkap dia.

Selain itu, mereka juga menjalin konsolidasi atau pertemuan rutin tiap enam bulan sekali di tingkat wilayah. Sedangkan di tingkat nasional ada rapat tahunan setahun sekali. ”Disitulah kita mengadakan konsolidasi. Para dosen para takmir masjid kampus adalah termasuk orang yang dapat diandalkan terhadap menangkal radikalme,” ujar dia. (bay/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743