Pariwara
HEADLINE NEWS

KPK Kembali Ingatkan Investor Tambang

KENDARINEWS.COM, KENDARI-Sikap membangkang dan tak kooperatif masih terus ditunjukan para investor pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terindikasi bermasalah. Faktanya, warning Komisi Anti Korupsi (KPK) atas hasil koordinasi dan supervisi (Korsup) hanya dianggap angin lalu. Hingga kini, saran dan masukan KPK belum ditindaklanjuti. Padahal tidak hanya sanksi pencabutan IUP, perusahaan bisa dijerat sanksi pidana.

12-StopKetidakkonsistenan perusahaan tambang menanggapi kesepakatan yang ditandatangani Pemda se-Sultra tanggal 19 Juni 2014 lalu membuat KPK mulai gerah. Komisi anti rasuah itu meminta Pemda bersikap tegas. Apalagi upaya yang dilakukan pemerintah cukup optimal. Makanya, KPK meminta pemerintah daerah mengklasifikasikan ulang IUP bermasalah untuk diserahkan ke pusat. Hasil evaluasi inilah yang akan menjadi acuan pemerintah dalam mencabut IUP maupun memproses perusahaan tambang yang dianggap tak kooperatif.

“Kami telah menerima surat dari KPK terkait tindaklanjut hasil Korsup tahun lalu. Intinya, meminta Pemda memverifikasi ulang IUP bermasalah. Kalau tidak salah, ada 8 poin yang ditegaskan KPK. Seperti upaya rehabilitasi lingkungan, kewajiban keuangan, penggunaan BBM dan lainnya,” ungkap Ir. Burhanuddin, Kepala Dinas ESDM Sultra ini, akhir pekan lalu.

Menindaklanjuti surat KPK kata Pj Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini terkait hasil pengawasan daerah. Paling tidak, pemerintah bisa mensinkronkan data hasil evaluasi IUP di daerah maupun provinsi. Apalagi ada perbedaan data IUP yang diserahkan kabupaten/kota ke KPK dengan di Pemprov Sultra.

“Memang ada perbedaan jumlah IUP. Namun tidak akan menjadi masalah serius. Sebab data yang dilaporkan ke KPK adalah data lama. Sementara data yang dipegang dinas ESDM adalah data terbaru. Hanya saja, kami harus mengkroscek dulu. Sebab dengan diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014, kewenangan penebitan IUP tidak lagi menjadi domain daerah namun provinsi,” tegasnya.

Berdasarkan informasi sementara, alumnus Fakultas Teknik Universitas Veteran Makassar ini, IUP yang diterbitkan untuk pengolahan batu. Penggunaan kawasannya relatif kecil, maksimal hanya sekitar 5 hektar. Kemungkinan penerbitan IUP tinggal disinkronkan saja. Namun bila menyangkut pengelohan tambang seperti emas, nikel atau hasil tambang lainnya maka bisa dievaluasi atau dicabut. Daerah yang jumlah IUP mengalami perubahan yakni, Bombana, Konawe Selatan dan beberapa daerah lainnya.

“Jadi data yang diminta KPK tinggal kita ceklis satu persatu. Meskipun begitu, kami berharap ada upaya dari pihak pemegang IUP lebih proaktif. Agar poin yang menjadi permintaan KPK bisa segera dilengkapi atau ditindaklanjuti. Bila masalah tanggung jawab lingkungan, maka segera dilakukan rehabilitasi kawasan. Begitupun dengan tunggakan royalti, PBB dan kewajiban lainnya,” ulas Doktor Manajemen SDM dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Meskipun KPK tak memberikan batas waktu penyerahan laporan, namun Pemprov diminta segera merampungkan data. “Pemerintah cukup konsen dalam persoalan ini. Apalagi disaat yang sama pemerintah tengah mengevaluasi 253 IUP bermasalah. Paling tidak, hal ini menjadi dasar pemerintah untuk mencabut perusahaan tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya,” tegas Burhanuddin. (b/mal)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendari1/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778