Pariwara
HEADLINE NEWS

PTTUN Tolak Gugatan Paslon di Muna

KENDARINEWS.COM, RAHA-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon (Paslon) di Muna terkait penetapan calon yang dilakukan KPU. Paslon yang mengajukan gugatan yakni pasangan dr LM Baharuddin – La Pili (Dokter Pilihanku).

3-rusman dokterMereka menggugat SK KPUD Muna no 57 tahun 2015 tentang penetapan pasangan calon bupati. Dimana dalam SK tersebut, KPU ikut menetapkan pasangan LM Rusman Emba ST – Ir Malik Ditu (Rumah Kita), sebagai salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.

Dokter Pilihanku, mengajukan gugatan karena menilai KPUD melanggar PKPU 02 tentang tahapan Pilkada, pada item penyetoran syarat calon. Dimana pasangan berakronim Rumah Kita, terlambat menyetor salah satu berkas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Raha yakni rekomendasi bebas tunggakan utang. Batas penyetorannya tanggal 7 Agustus, namun diserahkan setelah deadline berakhir.

Masalah tersebut kemudian ditangani Panwas. Hasil kerja panwas, menemukan bahwa keterlambatan penyetoran berkas rekomendasi bebas dari tunggakan utang merupakan kesalahan PN Raha. Panwas kemudian mengeluarkan rekomendasi, agar KPUD menerima surat bebas tunggakan utang tersebut. Sidang putusan gugatan tahapan Pilkada di PTTUN Makassar dipimpin oleh Majelis Hakim Muh Husen Rozarius SH dan hakim anggota Eddy Nurjono SH dan Arianto SH. Majelis hakim menolak gugatan Paslon tersebut. “Gugatan pasangan dr LM Baharuddin-La Pili, ditolak,” kata Suleman Loga, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Muna.

Pertimbangan majelis hakim adalah UU no 09 tahun 2004, pada pasal 53, diperkuat dengan fatwa MA, dimana pada SK KPU no 57 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, hanya pasangan yang dirugikan yang dapat mengajukan gugatan. Sementara pasangan LM Baharuddin – La Pili merupakan salah satu pasangan yang ditetapkan sebagai calon bupati pada Pilkada serentak di Muna. “Pasangan Dokter – Pilihanku, tidak mengalami kerugian dengan keluarnya SK KPU nomor 57. Pada saat di Pengadilan, penggugat tidak dapat membuktikan dimana kerugiannya,” terangnya.

Terhadap keputusan PTTUN, Suleman menyampaikan apresiasinya, karena telah memutuskan perkara ini seadil – adilnya. “Ini membuktikan bahwa apa yang KPU putuskan dan tertuang dalam SK KPU nomor 57, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” katanya. Bagaimana dengan penggugat? Kata dia, setelah keputusan dibacakan, pengacara penggugat belum menentukan sikap.

Sementara itu Dahlan Moga MH, kuasa hukum Paslon LM Baharuddin-La Pili menilai, putusan PTTUN Makassar abu-abu. Alasannya, keputusan PTTUN bukan berisikan tentang pokok perkara gugatan penggugat, tapi mengenai eksepsi KPU Muna. Dalam keputusan majelis hakim, tidak menjelaskan pembuktian kerugian apa yang dimaksud.

Menurut Dahlan, sudah jelas ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU Muna dan sudah dibuktikan dipersidangan. Pelanggaran hukum yang dimaksud, KPUD telah melanggar jadwal tahapan sesuai dengan yang diatur dalam PKPU 02 tahun 2015, tentang jadwal tahapan pelaksanaan pilkada. Meski demikian, Dahlan Moga belum menentukan sikap. Ia masih berkonsultasi dengan kliennya. “Kami akan konsultasikan dahulu dengan klien kami,” ujarnya. (awn/b)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendari1/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778