Pariwara
HEADLINE NEWS

Kampanye Pilkada Dimulai 27 Agustus

ilustrasi-kampanye
::Pejabat Negara Boleh Jadi Jurkam::

Kendari — Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye Pilkada serentak dimulai 27 Agustus mendatang dan baru akan berakhir 5 Desember 2015. Dalam pelaksanaannya nanti, KPU sudah memberi rambu-rambu, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pasangan calon.

Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib menjelaskan, pelaksanaan kampanye Pilkada serentak tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Baik menyangkut lama waktu kampanye maupun metode pelaksanaannya. Dari segi waktunya kata dia, kampanye Pilkada sekarang lebih lama dibanding sebelumnya.

“Pelaksanaan kampanye ada yang difasilitasi KPU, ada pula yang dilakukan pasangan calon atau tim suksesnya. Yang difasilitasi KPU berupa penempatan alat peraga kampanye, penyampaian pesan kampanye melalui media dan hal lain yang diatur dalam ketentuan regulasi Pilkada,” jelas Abdul Natsir saat dihubungi kemarin.

Terkait penempatan alat peraga kampanye yang nantinya difasilitasi KPU, dia memastikan dilakukan secara adil bagi semua pasangan calon. Misalnya penempatan baliho Paslon tiap kecamatan, itu nanti jumlahnya sama. Begitu juga alat peraga kampanye di tingkat kelurahan atau desa.

“Kalau ada salah satu Paslon membuat alat peraga kampanye diluar yang sudah ditempatkan KPU, pasti diamankan. KPU bersama Panwaslu akan berkoordinasi dengan Pemda termasuk Kepolisian untuk menerbitkan hal itu,” terangnya. Ia menyebut soal bahan kampanye apa saja yang difasilitasi KPU bisa dilihat grafis. Begitu juga bahan kampanye yang diizinkan bagi Paslon.

Mantan Ketua KPU Kota Kendari ini menambahkan, selain difasilitasi KPU, Paslon dapat membuat bahan kampanye. Misalnya souvenir berupa kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, payung, stiker paling besar ukurang 10 x 15 cm dan. Hanya saja kalau dikonversi dalam bentuk uang, nilai souvenir paling banyak Rp 25 ribu. Paslon juga lanjut dia dapat melakukan kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan.

Lebih jauh pria yang biasa disapa Ojo ini menjelaskan, rangkaian kegiatan kampanye berupa keterlibatan juru kampanye (Jurkam). Dalam pelaksanaannya, pejabat negara (gubernur/wagub, bipati/wabup, walikota/wawali dan lainnya) bisa ikut kampanye. Hanya saja ada ketentuan yang mesti dipatuhi.

Ketentuan itu berupa larangan atau tidak boleh menggunakan fasilitas negara terkait dengan jabatannya, menjalankan cutu diluar tanggungan negara, wajib memberitahukan izin cuti yang telah diberikan pada KPU. Bagi petahana lanjut Ojo, dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemda untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai calon.

“Apabila petahana melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU. Jadi, semua sudah ada rambu-rambunya dan mesti diikuti,” cetusnya.

Sebagai tambahan, tahapan kampanye dimulai 27 Agustus, tiga hari setelah penetapan calon. Kampanye akan berlangsung sekira tiga bulan lebih dan baru akan berakhir 5 Desember 2015 atau sebelum masa tenang. (ing)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy