Pariwara
Ekonomi & Bisnis

BPJS Kesehatan Disempurnakan Sesuai Syariah

Foto Ilustrasi Jawa Pos/KP

Foto Ilustrasi Jawa Pos/KP

Jakarta — Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haram mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini yang membuat OJK menggelar rapat tertutup dengan bersama MUI, BPJS Kesehatandan Dinas Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Pengawas Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengatakan, banyaknya berita yang beredar di media massa yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram harus segera dievaluasi. Tujuannya, semua pihak terkait tidak merasa dirugikan.

“Banyak isu-isu BPJS Kesehatan yang beredar sampai ada kosa kata yang menyeramkan. Padahal haram tersebut tidak ditemukan dalam ijtima’,” ucap Firdaus seusai rapat selama 2,5 jam di kantor OJK, Gedung Merdeka, Selasa, (4/8).

Firdaus menegaskan, bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi ijtima’ MUI tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan tidak ada kosa kata haram. “?Masyarakat bisa tetap mendaftar dan melanjutkan kepesertaanya. Selanjutnya, perlu ada penyempurnaan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah,” tandasnya.

Hasil rapat telah menyepakati untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat. “Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dengan bentuk tim bersama pihak terkait,”? katanya. (dio)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy