Pariwara
HEADLINE NEWS

Bawaslu Gandeng BPK Warning Calon Petahana

Anggota Bawaslu RI, Nasrullah (tengah) menunjuk, usai menggelar pertemuan di Gedung Bawaslu.foto ist/kp

Anggota Bawaslu RI, Nasrullah (tengah) menunjuk, usai menggelar pertemuan di Gedung Bawaslu.foto ist/kp

KENDARINEWS.COM, JAKARTA—Jelang pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia berikan warning kepada kandidat petahana. Bawaslu mengingatkan kandidat dari petahana agar tidak memanfaatkan fasilitas atau program pemerintah demi kepentingan kampanye politik yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok.

Anggota Bawaslu RI Nasrullah mengungkapkan sesuai pengalaman jelang Pilkada penyerapan anggaran dari program APBD ataupun APBN tiba-tiba membesar. Apalagi mengingat jumlah kandidat dari petahana saat ini jumlahnya lebih banyak, untuk itu hal seperti ini perlu mendapat pengawasan.

“Program pemerintah dijadikan perebut simpati rakyat itu besar kemungkinan  bakal terjadi agar kandidat tersebut itu terpilih lagi. Pasal 71 ayat 2 tetang petahana yang dialarang memanfaatkan program atau kegiatan milik pemerintah untuk kepentingan politik itu harus benar-benar ditegakan,” tegas Nasrullah di Jakarta.

Bawaslu akan menggandeng Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) untuk melakukan pengawasan atau audit terhadap program pemerintah. “Dari hasil audit itu nantinya akan kelihatan apakah kegiatan tersebut didomplengi  kepentingan politik atau tidak. Jika nanti ditemukan bukti atau fakta-fakta yang mengarah pada pemanfaatan demi kepentingan Pilkada maka hal tersebut akan diserahkan kepada penegak hukum. Bisa ke kepolisian, kejaksaan, atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tuturnya.

Nasrullah juga mengitkan petahana agar tidak menyalahgunakan kekuasaa para kandidat sebagai kepala daerah demi menunjang kepentingan politiknya semata. Ia juga mencontohkan pemanfaatan terhadap program atau kegiatan pemerintah tersebut seperti memunculkan foto petahana dalam baliho dan lain sebagainya.

“Tanpa harus mendapat tambahan program tersebut sudah menjadi program pemerintah. Justru kalau ada penambahan maka itu kesannya ada pemanfaatan menggunakan program atau kegiatan pemerintah untuk kepentingannya maju dalam Pilkada,” ujarnya. (yogi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy