Pariwara
HEADLINE NEWS

Boleh Kampanye Lewat Medsos, Asal Akunnya Terdaftar

KENDARINEWS.COM, KENDARI-Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memberi banyak opsi bagi Pasangan Calon (Paslon) dalam melakukan kampanye. Salah satunya lewat media sosial (Medsos). Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengakui kalau kampanye lewat medsos dibenarkan menurut aturan Pilkada.

27-Hamiruddin-Udu..Akun resmi medsos paslon tersebut di daftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersamaan persyaratan lainnya sebagai salah satu sarana kampanye. “Kalau tidak terdaftar di KPU sudah pasti dianggap melanggar. Sehingga akun tersebut pasti ditutup,” ungkap Hamiruddin di Kantor Bawaslu Sultra, Rabu (26/8) kemarin.

Soal sanksi atas pelanggaran itu, Panwaslu kata dia akan menelusuri lebih jauh. Karena bisa jadi, akun yang tidak terdaftar dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyerang rivalnya. Misalnya, tiba-tiba muncul akun yang menjelek-jelekan salah satu paslon.

Jika menemukan kondisi demikian, pihaknya akan pelajari dulu, apakah memang tim sukses paslon bersangkutan yang melakukan atau justru pihak lain yang coba menjatuhkan. “Kami sudah minta Panwaslu lebih jeli dalam memproses sebuah persoalan,” terangnya.

Akademisi UHO non aktif ini menambahkan, kalau sudah terdaftar secara resmi, maka konten akun tersebut harus mengikuti kaidah kampanye. Artinya, ada larangan yang berlaku didalamnya. Misalnya tidak boleh menjelekan paslon lain. Substansi kampanye kata dia harus positif dan memberikan pendidikan politik yang baik buat masyarakat.

Masih menurut Hamiruddin, pihaknya juga menghimbau agar paslon tidak melibatkan PNS saat kampanye Pilkada berlangsung. Semua ketentuan kampanye itu harus sudah dimasukan oleh paslon sebelum dimulai.
“Paling lambat besok (hari ini) paslon sudah harus menyampaikan tim kampanye, rekening dana kampanye termasuk salah satunya akun medsos ke KPU,” ingatnya.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah membenarkan kalau kampanye lewat medsos dibolehkan oleh aturan. Meski begitu, supaya diakui akun tersebut harus didaftar ke KPU Kabupaten, dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur. “Kalau tidak terdaftar pasti ditutup. Bagi paslon yang sudah punya, langsung didaftarkan saja,” imbuhnya, sambil menyebut tidak ada ketentuan berapa jumlah akun resmi tiap paslon.

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta tim sukses pasangan calon mendaftarkan akun media sosial, maksimal tiga akun untuk tiap pasangan calon. Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mendaftarkan akun media sosial penting, agar masing-masing tim kampanye maupun pasangan calon yang ada bertanggung jawab. Sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. “Kalau tidak didaftarkan berarti ilegal,” ujar Ferry.

Ferry mengakui pihaknya tidak bisa menyelidiki apakah paslon nantinya hanya memiliki tiga akun medos, atau lebih dari seratus. Terkait hal itu, KPU tidak dapat mengenakan sanksi. “Hanya saja sanksinya ketika melakukan upaya-upaya yang mengarah ke pidana, saling menyerang kan ada undang-undang ITE. Bareskrim (Polri,red) juga pasti bergerak ke urusan-urusan kayak itu,” ujar mantan Komisioner KPU Jawa Barat ini. (ing/b/gir/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy