Pariwara
HEADLINE NEWS

13 Balon Belum Laporkan Kekayaan

Laman situs www.kpk.go.id

Laman situs www.kpk.go.id

::KPU Deadline Besok, tak Serahkan Kandidat Dicoret::

Kendari — Bakal calon bupati (Bacabup) dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) wajib melaporkan harta kekayaaannya ke KPK. Mereka harus menyetor Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon. Dari 23 bakal pasangan calon (46 Bacabup dan Bacawabup) di Sultra, baru 33 orang yang menyerahkan LHKPNnya. Sementara, 13 bakal calon (balon) belum terdaftar di website KPK (www.kpk.go.id) hingga pukul 16.15 Wita, kemarin (5/8).

Balon yang belum menyerahkan laporan kekayaannya itu yakni semua bakal pasangan calon di Butur Ridwan Zakaria-La Djiru dan Abu Hasan-Ramadio. Selain itu, di Muna Rusman Emba (Cabup), Prof La Iru (Cabup), Sahiruddin Kaeba (Cawabup) juga belum masuk dalam listing website KPK. Di Wakatobi bakal pasangan calon Haliana-Syahwal dan di Konkep bakal pasangan calon Ridwan Landipo-Kurdin juga belum menyetor LHKPN ke KPK. Sementara 33 bakal calon lainnya sudah terdaftar dalam website KPK.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi batas waktu (deadline) sampai besok, Jumat (7/8) pada¬† bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyerahkan bukti laporan LHKPN tersebut. Jika sampai batas waktu diberikan tidak disahuti, maka pasangan bakal calon dicoret atau tidak akan ditetapkan sebagai pasangan calon, 24 Agustus mendatang. “Masih ada kesempatan untuk menyerahkan LHKPN. KPU beri waktu sampai besok, 7 Agustus. Karena sesuai jadwal, perbaikan berkas hanya diberi waktu empat hari saja,” ungkap La Ode Abdul Natsir Muthalib, Komisioner KPU Sultra, kemarin.

Mantan Ketua KPU Kota Kendari ini menjelaskan, sebenarnya yang dibutuhkan KPU hanya bukti tanda terima kalau bakal calon sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. KPU, kata dia, tidak mesti sampai mengetahui detail kekayaan masing-masing kandidat. Meski terlihat sepele, tapi kalau tidak dipenuhi, maka akan dicoret karena dianggap tidak memenuhi syarat. “Bukti laporan LHKPN itu masuk syarat calon. Namanya syarat kalau tidak dipenuhi tentu ada konsekuensinya. Sudah pasti pasangan calon tersebut dianggap tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Pria yang biasa disapa Ojo ini mengaku belum mengetahui pasti berapa kandidat yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan. Selain karena proses verifikasi berkas para kandidat berlangsung di KPU Kabupaten. Disisi lain, laporan itu juga langsung disampaikan lewat website KPK atau ada juga yang menyerahkan langsung ke kantor KPK. Meski begitu, informasi sementara yang diterima masih ada beberapa kandidat belum memasukan laporan tersebut. Namun KPU di daerah sudah menyampaikan kepada masing-masing kontestan untuk segera memenuhi persyaratan itu. “Saya kira masih ada waktu untuk mereka penuhi persyaratan itu,” imbuhnya.

Komisioner Bawaslu Sultra, Munsir Salam menegaskan pihaknya akan memantau proses verifikasi berkas bakal pasangan calon yang ikut Pilkada. Termasuk soal pelaporan harta kekayaan itu. Menurutnya syarat itu memang bisa menjadi salah satu hal yang bisa menggugurkan pasangan calon. “Kami sudah minta Panwaslu tiap kabupaten mengawasi dengan ketat semua tahapan Pilkada. Termasuk soal verifikasi berkas para kandidat. Harus dipastikan semua berjalan sesuai aturan berlaku,” jelasnya.

Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, LHKPN menjadi salah satu syarat pendaftaran bagi para bakal calon kepala daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur pilkada serentak. “Sejauh ini yang menyampaikan LHKPN ada 1.000 orang. Diharapkan nanti sebelum tanggal 7 Agustus LHKPN seluruh bakal calon sudah bisa rampung,” kata Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jakarta.

Priharsa mengatakan, persyaratan penyerahan LHKPN tertera di situs KPK www.kpk.go.id. Priharsa mengatakan KPK mengumumkan nama-nama bakal calon yang telah menyerahkan LHKPN tersebut melalui situs tersebut. “Kalau sudah pasti akan tampil di situs KPK tersebut. Namun kalau bakal calon tersebut belum atau dikembalikan berkasnya maka nama Cakada tersebut tidak akan tertera dalam situs tersebut,” kata Priharsa. (yog/ing/a)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy