Pariwara
Politik

Masuk Zona Rawan, Komisioner KPU di Sultra Diminta Bekerja Profesional

KENDARIPOS.CO.ID — Sejak pelaksanaan Pilkada serentak, Sultra selalu masuk provinsi dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi. Kendati berstatus rawan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra tetap optimis pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar. Untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini, KPU telah menyiapkan sejumlah strategi. Tidak hanya memberikan edukasi ke masyarakat, namun juga menggalang koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemda, TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan pihaknya tak henti-hentinya menghimbau peserta kampanye untuk menghindari hoax dan money politik serta politik berbau SARA. Sebab hal ini bisa memicu kerawanan. Menurutnya, setiap Pilkada Sultra masuk lima besar daerah zona merah. Makanya, diharapkan semua pihak bekerja maksimal. “Aparat keamanan bersama masyarakat masih yakin tahapan ini bisa kita lewati dengan baik. Ketika ada hal yang mengganggu, tentu akan melakukan koordinasi dengan dengan semua pihak, baik dengan Bawaslu, pemerintah, aparat keamanan TNi dan Polri. Melalui kegiatan sosialisasi, kita mendorong tokoh masyarakat untuk menjaga semua aspek yang mengganggu tahapan Pemilu,” tuturnya saat ditemui di Jakarta.

Di sisi lain, pihaknya juga mewanti-wanti penyelenggara untuk bekerja profesional. Pada pelaksanaaan Pemilu 2019, ia tak ingin ada penyelenggara dijatuhi sanksi kode etik. Makanya, KPU akan melakukan pembekalan tentang pendidikan etik pada seluruh penyelenggara baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Natsir menginginkan seluruh penyelenggara bekerja sesuai dengan Tupoksi dan tentu berdasarkan regulasi yang ada. “Kita tidak ingin Pemilu 2019 ini ada penyelenggara yang bermasalah karena persoalan etik. Kita berkomitmen agar seluruh penyelenggara bekerja dengan baik. Untuk itu, kita berencana untuk menggelar pendidikan etik pada tanggal 25 November dengan pemateri dari DKPP. Setelah pendidikan etik, kita akan breakdown untuk teman-teman PPK dan PPS,” ujarnya.

Jika dalam perjalanan persoalan etik penyelenggara sudah tidak ada lagi masalah, KPU inginkan agar penyelenggara itu terampil dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, hasilnya kita harapkan pemilu kita berkualittas dan memiliki integritas. “Tentu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu nantitnya kita tidak melepaskan monitoring perwilayah seluruh Kabupaten/Kota,” katanya. Pria yang karib disapa Ojo ini juga mengharapkan agar KPU RI sebagai pimpinan tertinggi dapat menerbitkan buku panduan bagi KPPS terkait perhitungan suara. Pasalnya, perhitungan lima kotak adalah sesuatu yang baru dalam proses demokrasi di Indonesia.

“Kalau ada buku panduan itu dimaksudkan agar menjadi bahan pelajaran atau bacaan bagi teman-teman penyelenggara nantinya. Terakhir tentu kita butuhkan komitmen yang kuat dari peserta, ada penyelenggara ada pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2019,” pungkasnya. (b/yog)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: [email protected] Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kendari1/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778