Pariwara
Konawe Utara

Debu Tambang PT IKS Cemari Desa Otole di Konut

HELMIN TOSUKI/KENDARI POS
PENCEMARAN : Suasana RDP di Aula DPRD Konut antara warga Desa Otole, Kecamatan Lasolo yang mengeluhkan keberadaan perusahaan tambang galian C yang tak memberikan kenyamanan dan mencemari lingkungan.

KENDARIPOS.CO.ID — Keberadaan perusahaan tambang galian C yang mengeksploitasi tambang batu di Desa Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) mendapat sorotan. Pendirian pabrik yang hanya berjarak ratusan meter dengan pemukiman padat penduduk itu menimbulkan polemik dan efek pencemaran. Polusi debu yang “dihasilkan” perusahaan join operasional (JO) PT IKS Bukit Naga Mas itu membuat warga tidak nyaman. Masyarakat mengadukan persoalan itu ke DPRD Konut.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar, sejumlah pihak berkepentingan dihadirkan. Mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), warga, hingga JO PT IKS yang mengeksploitasi sumber daya alam di Desa Otole. “Pabrik penambangan batu di wilayah itu tidak bisa ditempatkan di situ (dekat pemukiman). Lokasi pabriknya harus dipindahkan,” tegas Ketua Komisi III DPRD Konut, Samir.

Pihak DLH Konut diminta untuk turun mengevaluasi izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) perusahaan tersebut. Selain polusi, warga tidak nyaman karena suara bising alat berat. “Ini persoalan kesehatan warga, apalah artinya anak cucu kita mendapatkan imbas dari debu yang dihasilkan pabrik batu. DLH harus mengevaluasi izin UKL-UPL mereka,” ulangnya menegaskan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Konut, Rasmin Kamil, mengungkapkan pihak perusahaan juga belum melakukan laporan berkala pada dinas terkait dalam kegiatan penambangan yang dilakukan. Karena baru melakukan aktivitas selama sebulan. “Jangan lupa, yang dimaksud enam bulan itu. Sejak dikeluarkan izin, bukan sejak beroperasi. Makanya dinas terkait harus mengevaluasi izin perusahaan,” sorotnya.

Sementara itu Plt Kepala DLH Konut, NS Muh. Aidin, mengaku, dari hasil RDP tersebut, pihaknya akan turun ke lapangan melakukan peninjauan kembali kelayakan izin UKL-UPL. “Jika kondisinya seperti itu, akan dilakukan peninjauan kembali untuk dievaluasi,” kata NS Muh. Aidin, datar. Terkait layaknya perusahaan berada disekitar pemukiman penduduk yang berjarak beberapa ratus meter, ia justru membeberi jawaban tak jelas. “Kalau dulu layak, tapi sekarang sudah ada dampak, menjadi tidak layak. Jadi nanti kita tinjau ulang,” argumentasinya.

Ia menambahkan, pihak perusaahan juga dianggap tak taat terhadap aturan yang ada. Sebab tanggung jawab perusahaan perlu melaporkan kegiatannya minimal enam bulan sejak izin diterbitkan mulai dari laporan UKL-UPL. “Termasuk laporan tempat pembuangan sampah, limbah cair, limbah padat dan izin eksplorasi. Itu yang belum disampaikan ke kami (DLH),”ujarnya.

Terpisah, Pengawas PT IKS Bukit Naga Mas, Jems, mengklaim, dokumen UKL-UPL yang dipersoalkan, sudah lengkap. Hanya saja belum dilaporkan pada dinas terkait. “Setahu kami sudah, memang berdirinya sudah lama, tapi operasinya belum sebulan,” alasannya. (b/min)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top