Pariwara
Kolaka Utara

Kolut WTP Keempat, BPK Beri Catatan

MUHAMMAD RUSLI/KENDARI POS
WTP : Wakil Bupati Kolut, H. Abbas (kiri) menerima piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan atas prestasi daerah itu menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian WTP yang diserahkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah, selasa (23/10)

KENDARIPOS.CO.ID — Kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dalam mengelola keuangan daerah yang semakin baik, mendapat diapresiasi. Untuk keempat kalinya, pemerintah di otorita kendali Bupati, H. Nur Rahman Umar tersebut, memertahankan prestasi dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Bupati Kolut, H. Abbas bangga dan berterima kasih pada jajarannya hingga pihaknya menerima penghargaan. Ia bersama bupati komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan menyelaraskan kinerja serta program setiap tahun. “Jika lima kali berturut-turut terima WTP, Menteri Keuangan, Sri Mulyani berjanji akan menyerahkan langsung penghargaan itu. Kita berharap bisa tercapai,” ungkap Abbas, Selasa (23/10).

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah menyerahkan langsung penghargaan dari menteri keuangan itu di Aula kantor Bupati Kolut. Ia mengaku, Kolut sudah punya catatan mengantongi opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2013 dan mulai 2014 bisa meriah serta memertahankan WTP hingga kini.

Namun, saat ini BPK masih memberikan catatan yang harus ditindaklanjuti Pemkab, terkait aset lancar dan tetap sebanyak enam poin. Keenam poin itu terkait rekonsiliasi dan konsolidasi penyusunan laporan, penatausahaan kas pada bendahara dan persediaan belum tertib serta kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 244,1 juta dan modal Rp 4,6 miliar. “Catatan ini harap ditindaklanjuti,” pintanya.

Selain itu catatan lain terkait pertanggungjawaban dan laporan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat tidak memadai termasuk penatausahaan barang milik daerah pada Pemkab. Meski demikian, Pemkab mendapat suport karena rasio kemandirian keuangan menunjukan peningkatan positif dari angka 5,18 persen di 2016 menjadi 8,34 persen.

Pemkab masih mengalami ketergantungan dana transfer pusat karena di 2016 masih sebesar 95,08 persen dan 92, 30 persen pada 2017. “Tetapi ini juga terjadi hampir di semua daerah,” ujarnya. BPK mencatat, untuk pajak daerah, Pemkab menyumbang 0,83 persen dari total pendapatan sebesar Rp 817,5 miliar di 2016 dan menyumbangkan 0,71 persen dari Rp 761,8 miliar. “Catatan ini harus diperhatikan karena bisa saja memengaruhi penilaian BPK yang berdampak menurunnya predikat. Belajar dari daerah lain di Sultra ada yang selangkah lagi WTP namun menurun menjadi tidak wajar,” tandas Ririn, selasa (23/10). (b/rus)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top