Pariwara
Buton

12 TK Swasta di Buton Kini Berstatus Negeri

WA ODE AMALA AHZA/KENDARI POS
STATUS : Kadis Pendidikan Buton, Harmin (kiri) didampingi Kabid PAUD dan Dikmas, Nanang Lakaungge usai kegiatan peresmian TK swasta menjadi negeri di Lasalimu, senin (22/10)

KENDARIPOS.CO.ID — Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan terus dipacu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton melalui Dinas Pendidikan. Langkah awalnya dengan menaikkan status lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Kepala Dinas Pendidikan Buton, Harmin, merinci, saat ini ada 105 PAUD/TK di wilayah kerjanya. Dua diantaranya sudah lebih dulu mendapatkan status negeri, yakni PAUD/TK Pembina dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sementara 10 lembaga pendidikan serupa baru saja dikukuhkan berstatus negeri dan dipusatkan di Kecamatan Lasalimu, Senin (22/10).

“Ada 10 TK Swasta yang hari ini dinyatakan memenuhi syarat untuk beralih status menjadi negeri. Lembaga itu harus dipimpin kepala sekolah yang berstatus pegawai negeri sipil. Tapi guru, tidak mesti PNS. Bisa jadi tenaga magang,” jelas Harmin. Ia mengungkapkan, penegerian PAUD/TK sangat penting untuk menjawab tuntutan dunia pendidikan dijenjang usia dini. Apalagi lembaga tersebut harus memiliki delapan standar pendidikan sesuai dengan Permen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014.

“Delapan standar yang harus dipenuhi yaitu tingkat capaian pengembangan anak, standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan, standar Sarpras, pengelolaan dan standar pembiayaan,” rincinya. Di tempat yang sama Kabid PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Nanang Lakaungge, menyebutkan, 10 sekolah yang telah berstatus negeri itu adalah TK Pasarwajo, TK Awainulu, TK Wasaga, TK Takimpo, TK Winning, TK Kancinaa, TK Wabula, TK Walompo, TK Kamaru dan TK Bonelalo.

TK yang berstatus negeri akan mendapatkan bantuan operasi pendidikan (BOP) dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) nonfisik tahun ini. Tahun 2019 mendatang akan ditambah lagi dengan DAK fisik. “DAK fisik yang diberikan nantinya seperti rehabilitasi gedung, pengadaan buku, alat main dan sebagainya,” terang Nanang Lakaungge. Syarat untuk mendapatkan status negeri harus ada kesediaan lembaga atau yayasan untuk menghibahkan seluruh asetnya pada pemerintah. “Seluruh TK itu harus terinput secara online di Dapodik agar mendapatkan DAK nonfisik dan fisik,” tutupnya. (b/mel)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top