Pariwara
Nasional

Sukses Tingkatkan Kesadaran Perusahaan, Kementerian ESDM Apresiasi Pemprov Sultra

“Karena masalah piutang ini maka seharusnya transaki pemerintah dan kontraktor (izin-red) itu dilakukan apabila semua kewajiban perusahaan sudah dipenuhi. Termasuk komitmen membayar royalty itu,” jelasnya di depan pejabat Pemprov Sultra dan sejumlah pimpinan perusahaan. Pemerintah kata dia harus aktif menagih perusahaan. Bila selama 60 hari pasca tagihan ke tiga tidak ditunaikan, maka perusahaan bisa diberhentikan sementara aktifitasnya. “Kalau 30 hari setelah dihentikan tidak selesai, maka sudah layak dicabut izinnya,” tegasnya.

Senada dengan itu, Asisten II Setprov Sultra Ilah Ladamay mengatakan, pendapatan daerah dari sektor tambang memang menjadi salah satu primado di Sultra setelah sektor pertanian. Dalam postur APBD Sultra kata dia, hanya 17 persen yang bersumber dari pendapatan daerah. Sisanya adalah dana transfer pusat. “APBD Sultra masih sangat tergantung dari pembiayaan pemerintah pusat. Hanya Rp 300 miliar yang bisa dipakai tiap tahun jika hanya mengandalkan pendapatan daerah saja,” katanya.

2 of 3

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top