Pariwara
HEADLINE NEWS

Pelapor Kasus Korupsi Diberi Rp 200 Juta, Pakar Hukum: Sangat Positif, Harus Didukung

KENDARIPOS.CO.ID — Keputusan pemerintah memberikan reward (penghargaan) bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi mendapat reaksi banyak pihak. Banyak pihak yang mendukung. Namun tidak sedikit juga yang menolak. Tentu disertai dengan argumentasi masing-masing. Terlepas dari pro kontra tersebut, Pakar Hukum Sultra, Dr. Kamaruddin menilai, keputusan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 itu sangat positif.

Menurutnya, kebijakan ini akan merangsang masyarakat untuk lebih proaktif lagi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selama ini, masyarakat masih setengah hati untuk membantu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan adanya PP itu bisa menjadi motivasi tersendiri. “Selama ini, masyarakat kurang proaktif melaporkan kalau ada potensi tindak korupsi. Semoga saja, dengan adanya PP 43 Tahun 2018 bisa menjadi motivasi buat mereka. Saya melihat harapan pemerintah seperti itu,” ungkap Kamaruddin saat dihubungi, tadi malam.

Dia menambahkan, pemerintah ingin peran serta masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi. PP tersebut hanya sarana saja, supaya mereka lebih aktif. Ditambah lagi sudah ada UU Perlindungan Saksi, sehingga masyarakat tidak akan takut lagi untuk melaporkan. “Tapi nanti pasti ada aturan mainnya. Tidak bisa sembarang melapor, tanpa didukung bukti kuat. Sebab, jangan sampai menjadi fitnah, sehingga bisa dijerat karena pencemaran nama baik,” jelasnya.

1 of 5

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top