Space Iklan
Pariwara
Metro Kendari

Pegawai PU Wajib Punya Sertifikat Keahlian, Dinas PU Kota Kendari Gandeng LPJK

Dinas PU dan Tata Ruang Kota Kendari terus meningkatkan kompetensi aparaturnya. Salah satunya melalui bimbingan teknis (Bimtek) pengawas lapangan pekerjaan jalan dan akan dilakukan ujian sertifikasi bagi pegawai. Tampak Kepala DPU dan Tata Ruang, Mahmud Buburanda (duduk, dua dari kiri) disela-sela bimtek, Selasa (9/10).

KENDARIPOS.CO.ID — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengamanahkan pegawai Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan kompetensinya. Minimal mereka harus memiliki sertifikat keahlian. Keahrusan mengantongi sertifikat keahlian itu hanya bagi penyedia jasa (rekanan) saja. Berlakunya UU baru itu, pengguna jasa baik instansi pemerintah maupun swasta juga harus memiliki sertifikasi.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Tata Ruang Kota Kendari bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sultra menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan SDM aparatur DPU. Bimtek itu melibatkan 50 ASN DPU dan Tata Ruang Kota Kendari plus sejumlah honorer aktif. “Insya Allah selama dua hari mereka bimtek lalu mengikuti ujian. Jika lulus, mereka mendapat sertifikat. Bagi peserta ujian yang tidak lulus akan kita evaluasi kekurangannya,” ujar Kepala DPU dan Tata Ruang Kota Kendari, Mahmud Buburanda disela-sela Bimtek diaula DPU dan Tata Ruang, Selasa (9/10/2018).

Mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Konsel ini menyampaikan tahun ini instansinya kebagian anggaran sekira Rp 450 miliar. Sekira Rp 320 miliar diporsikan untuk jalan dan jembatan. Itu artinya perhatian pemerintah terhadap inftastruktur vital bagi masyarakat cukup besar. “Sehingga demi hasil maksimal, pengelolaannya harus melibatkan orang yang berkompeten. Untuk itu, perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya,” ungkap Mahmud Buburanda.

Dari 170 pegawai DPU dan Tata Ruang Kota Kendari, baru sekira 10 persen yang bersertifikat keahlian. Makanya, bimtek ini ditargetkan dapat menelorkan minimal 20 hingga 30 sertifikat pegawai bersertifikat keahlian. “Bimtek seperti ini akan terus kita lakukan agar pemahaman terkait spesifikasi pekerjaan di lapangan antara pengguna dan penyedia. Itu sasaran akhir kita,” tegas Mahmud.

Ketua LPJK Sultra, Buhardiman mengatakan pengguna jasa yang mengawasi pekerjaan penyedia di lapangan memang harus lebih memahami spesifikasi pekerjaan. Tahun 2019, gup antara jumlah pekerjaan dengan SDM sudah harus diminimalisir. Salah satu caranya melalui pelatihan dan bimtek yang bermuara pada peningkatan mutu dan kualitas sumber daya. “Kami sangat terbuka untuk kegiatan sertifikasi,” ujarnya. (lyn/b)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top