Pariwara
Nasional

Lakukan Mutasi Tanpa Izin, Kemendagri Ancam Pecat Kepala Daerah

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar menegaskan, seorang kepala daerah yang baru saja dilantik dilarang untuk melakukan mutasi atau pergantian. Hal itu tertuang dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Pasal 162 ayat 3. Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri. “Aturannya kepala daerah boleh melakukan mutasi setelah 6 bulan pasca pelantikan, kecuali izin Menteri Dalam Negeri,” kata Bahtiar, Jumat (5/10).

Lanjut Bahtiar, berbeda halnya jika ada permintaan sendiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang ingin pindah tempat kerja. Tapi, hal itu juga tidak serta merta langsung disetujui. Harus melalui penilaian dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Kecuali permintaan sendiri, lain urusannya. Bisa langsung diakomodir tapi tergantung daerahnya yang menilai seperti Sekda dan BKD,” ujarnya.

Sementara untuk pejabat seperti eselon I dan II, kata Bahtiar kepala daerah tidak bisa langsung melakukan mutasi atau melakukan nonjob. Mereka diwajibkan saat mengisi satu jabatan harus melalui proses lelang jabatan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, ada pengecualian jika ada yang tersangkut kasus hukum atau mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

1 of 3

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top