Pariwara
Konawe Kepulauan

Tak Bisa Cabut IUP, Bupati Konkep Buat Rekomendasi

MURSALIN/KENDARI POS
TOLAK TAMBANG : Bupati Konkep, H. Amrullah (kanan) bersama Wakilnya, Andi Muhamad Lutfi saat menandatangani rekomendasi penolakan hadirnya aktivitas tambang di Pulau Wawonii.

KENDARIPOS.CO.ID — Suara penolakan terhadap hadirnya usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), terus bergema. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW) kembali meminta Bupati Konkep, H. Amrullah dan Wakilnya, Andi Muhamad Lutfi membuat rekomendasi pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Pulau Wawonii.

Pasalnya, daerah yang baru otonom sejak 2013 lalu, dianggap tak layak untuk aktivitas pertambangan. Apalagi jika mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kurang dari 2.000 kilo meter persegi. Bunyinya, “melarang penambangan pasir dan mineral pada wilayah teknis, ekologis, sosial, budaya yang akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat,”.

Dengan dasar itulah, massa dari Roko-roko Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara, menolak hadirnya eksploitasi pertambangan di wilayahnya. Karena secara geografis, Pulau Wawonii tergolong pulau kecil dengan luas wilayah 867,58 kilometer persegi. Koordinator PMMW, Mando Maskuri mendesak Bupati Konkep menandatangani rekomendasi penolakan IUP yang ada di Pulau Wawonii. Salah satunya adalah PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

“Masyarakat tidak inginkan aktivitas pertambangan masuk di Pulau Wawonii. Karena eksploitasi pertambangan membawa bencana untuk masyarakat Wawonii. Karena Pulau ini kecil dan tidak layak ditambang,” teriak Mando Maskuri, Selasa, lalu. Mereka hanya meminta rekomendasi bupati untuk dibawa ke pemerintah provinsi

Sementara itu, Bupati Konkep, H. Amrullah, menegaskan, semua keputusan soal izin pertambangan sudah menjadi wewenang pemerintah pusat. “Tak ada kewenangan Pemkab Konkep dalam pencabutan IUP. Kita buat rekomendasi berapapun juga, semua tergantung pemerintah pusat. Dulu saya sudah arahkan, saat perwakilan masyarakat menemui saya, mana aspirasi yang akan kami teruskan dan dikawal demi hajat hidup orang banyak di Wawonii,” tegas Bupati Konkep, H. Amrullah.

Secara pribadi, mantan Kadis PU Konkep itu mengaku, juga menolak hadirnya tambang di Bumi Kelapa. Itu dibuktikan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Konkep. Tetapi ia menegaskan legalitas formal pencabutan IUP tersebut, bukan menjadi wewenang Pemkab Konkep. Kata dia, saat ini juga kondisi masyarakat Roko-roko Raya, menolak hadirnya usaha pertambangan sudah terpecah. Ada yang setuju dan ada juga yang menolak. Tetapi Amrullah mengimbau, masyarakat tak terpecah.

“Kita akan kaji bersama-sama konseptor Pemkab Konkep. Kita buat formulasi bersama untuk dilanjutkan ke tataran lebih tinggi,” janjinya. Ada beberapa poin yang disetujui antara Pemkab Konkep dan masyarakat. Diantaranya, membuat rekomendasi pencabutan IUP yang ada di Konkep. Kemudian meminta bupati dan Wabup agar turun menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Roko-roko Raya di Kecamatan Wawonii Tenggara. (b/san)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top