Pariwara
Nasional

Revisi UU ASN “Diabaikan” Pemerintah, Anggota Baleg DPR Pusing

Rieke Diah Pitaloka

KENDARIPOS.CO.ID — Perkembangan Revisi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kini belum diketahui hasilnya. Kabarnya, Pemerintah belum menyetujui pengajuan revisi UU ASN yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Tak sampai di situ, pengajuan UU ASN ini tampaknya akan terganjal dengan keputusan Pemerintah yang mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Usulan itu dianggap sebagai solusi menangani nasib pegawai honorer K-2 yang sudah tidak bisa mengikuti perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 akibat tak memenuhi syarat usia. Berdasarkan syarat CPNS yang telah diputuskan, batas usia CPNS maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran. Sementara banyak pegawai honorer K-2 yang sudah melebihi batas usia tersebut.

Atas dasar itu, Baleg DPR-RI mengajukan revisi UU ASN agar batas usia CPNS bisa ditambahkan dan para pegawai honorer K-2 bisa diatasi. Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka saat diwawancarai Fajar Indonesia Network (FIN) enggan mengomentari perkembangan UU ASN. Bahkan, politisi daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar) itu mengaku pusing memikir revisi UU ASN.

1 of 3

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top