Pariwara
Muna

Pemkab Muna Uji Kompetensi Pejabat Eselon III

LAODE ALFIN/KENDARI POS
KUALITAS : Suasana uji kompetensi bagi pejabat eselon III lingkup Pemkab Muna yang dilakukan asesor dari BKN Regional Makassar, kamis (27/9)

KENDARIPOS.CO.ID — Reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna sedang dilakukan Bupati, LM Rusman Emba. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan menguji kompetensi para pejabat tinggi pratama maupun administrator. Tuntas pada eselon II, kali ini Rusman kembali mewajibkan uji kompetensi untuk pejabat eselon III. Menurut Rusman, kebijakan tersebut dilakukan untuk memetakan kompetensi pegawainya. Sehingga, dalam penempatan jabatan dapat dilakukan dengan berbasis pada kompetensi, bukan kedekatan personal.

Baginya, optimalisasi kinerja birokrasi harus dimulai dengan peningkatan kapasitas dan penempatan pejabat sesuai kompetensi. “Salah satu upaya reformasi birokrasi ialah uji kompetensi. Saya berharap semua pejabat eselon III dapat melewati proses ini dengan hasil memuaskan,” argumen Rusman di hadapan peserta ujian, Kamis (27/9). Plt. Kepala BKPSDM Muna, Rustam, juga menuturkan, uji kompetensi dilakukan sebagai perwujudan sistem merit kepegawaian yang diamanahkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN).

Sistem tersebut lebih menekankan kompetensi pegawai dalam penempatan jabatan. “Sehingga, pejabat itu benar-benar ahli dibidangnya. Nah, uji kompetensi ini baru sebatas mengukur sejauh mana kesesuaian jabatan dan kompetensi pegawai. Singkatnya, ini pemetaan birokrasi,” jelasnya. Ia menambahkan, uji kompetensi diikuti 360 pejabat administrator yang terdiri dari pegawai yang pernah menjabat, sedang menjabat dan berpotensi menjabat.

Hasil uji kompetensi akan menjadi rujukan pengguna (bupati) dalam melakukan mutasi jabatan. “Sangat bisa (untuk mutasi). Ini memang tujuannya ke sana, sehingga tidak ada lagi jabatan diperoleh dengan lobi. Harus sesuai kompetensi,” ulangnya, menegaskan. Uji kompetensi tersebut akan berlangsung dua hari hingga Jumat (28/9) hari ini. Pemkab Muna menggandeng Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Makassar sebagai asesor. Dalam kesempatan itu, Kepala BKN Makassar, Sayadi, memantau langsung pelaksanaan uji kompetensi.

Ia memberi apresiasi pada Pemkab Muna. Menurutnya, sudah sepantasnya kebijakan ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja birokrasi. Sekaligus mencegah mutasi jahat yang hanya berdasarkan pada kontrak politik ataupun kesewenang-wenangan pejabat. Ia mendukung jika hasil uji kompetensi dapat menjadi rujukan perombakan kabinet pemerintahan. “Jadi user (pengguna) punya data tentang kompetensi pegawai. Sehingga, bukan saja mutasi, promosi juga bisa dilakukan dengan merujuk hasil ini. Dengan begitu, pemerintahan daerah bisa sehat dan profesional,” imbuhnya. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top