Pariwara
Nasional

Tawaran PPPK Ditolak, Honorer K2 Siap Melawan

KENDARIPOS.CO.ID — Solusi bagi pemerintah, belum tentu menjadi jalan keluar bagi Honorer Kategori 2 (K2). Upaya pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebagai dalam rangka mengakomodir ratusan ribu Honorer K2, ditolak oleh Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I).

Sebagai reaksi penolakan terhadap PPPK itu, dan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah mengenai proses seleksi CPNS 2018, hingga sampai saat ini pergerakan aksi-aksi demonstrasi masih terus bergulir di daerah. Bahkan, di Kabupaten Blitar banyak guru-guru honrer yang memilih untuk mogok kerja.

Dalam setiap aksi-aksi, para honorer hanya menuntut agar hak-hak mereka bisa tercapai. Juga mendorong agar pemerintah secepatnya menyetujui dan mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini tengah melalui pembahasan di DPR RI. Ketua FHK2I, Titi Purwaningsih menilai, tak hanya persoalan PPPK, FHK2I juga menolak keras terkait dengan upah kelayakan yang selama ini diterima oleh Honorer K2. Apalagi, Honorer K2 sudah bekerja cukup dengan waktu yang cukup lama dan dengan upah yang terbilan jauh dari apa yang sudah Honorer K2 berikan. “Kami menolak PPPK atau upah kelayakan yang lain. Hak Honorer K2 itu adalah PNS, bukan PPPK atau yang lainnya,” tegas Titi di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Olehnya itu, Titi “mengancam” jika pemerintah tetap bersikeras untuk tetap menerbitkan PP tersebut dengan alasan sebagai jalan keluar untuk menuntaskan persoalan Honorer K2, maka pihaknya tidak segan-segan untuk melawan. “Kalau pemerintah tetap memaksakan diri untuk tetap membiarkan K2, kita akan lawan ketidakadilan ini,” pungkasnya. Memang selama ini Honorer K2 terus melancarkan aksi-aksi protes dengan melakukan unjuk rasa. Namun, sampai saat ini belum menemui titik terang. Pihaknya sudah menyusun rencana melakukan aksi besar-besaran menolak kebijakan pemerintah terhadap Honorer K2. Bahkan, akan ada kejutan untuk pemerintah jika terus mendorong penerbitan PP tentang PPPK.

“Salah satunya dengan aksi besar-besaran. Dan ada juga yang lain yang kita siapkan untuk memberikan kejutan pada pemerintah yang dzolim terhadap K2. Tunggu saja kejutan-kejutan dari K2 berikutnya. K2 terluka dan K2 melawan,” bebernya. Meski demikian, sampai saat ini FHK2I masih tetap menaruh harapan besar terhadap proses revisi UU ASN. Revisi UU ASN tersebut merupakan inisiatif dari DPR dan telah disetujui oleh seluruh fraksi dan mendapat dukungan. Akan tetapi, semua keputusan ada ditangan pemerintah.

1 of 2

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top