Pariwara
Nasional

Terkait Tunggakan Iuran BPJS, DAU Daerah akan Dipangkas

KENDARIPOS.CO.ID — Keputusan Pemerintah lewat Kementerian Keuangan yang akan memotong Dana Alokasi Umum (DAU) di beberapa daerah karena menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai protes. Pasalnya, langkah pemerintah ini dianggap keliru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) akibat dari kegagalan sistem.

Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, sikap pemerintah saat ini menggambarkan kegagalan mereka dalam menjalankan sistim yang dibuat sendiri. Hal itu terlihat dengan kebijakan penggunaan BPJS kepada masyarakat yang pada akhirnya berujung pada kerugian hingga triliunan rupiah. Fadli menyarankan agar dilakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan pemerintah terkait BPJS.

“Itu kan kemudian ekses dari kegagalan sistem. Jadi ekses ini pasti akan terus berlanjut dan saya kira untuk solusinya kita harus ada perbaikan dari hulunya. Itu kan hilir, tidak mampu dan pada akhirnya dibald-out, kerugiannya sampai triliunan dan sebagainya,” kata Fadli Zon di Gedung Nusantara III DPR-RI, Senin (24/9).

Dikatakan Fadli, kebijakan seperti ini akan terus terulang bila tak ada perubahan dari sistem seperti ini. Karena BPJS ini merupakan program jangka pendek, yang mana sebelumnya masyarakat menggunakan Jamkesmas di pemerintahan sebelumnya. “Ini saya kira tentu untuk jangka pendek harus ada solusi. Salah satu itu diambil. Tetapi ini akan berulang kalau sistem dan caranya seperti begini,” paparnya.

1 of 2

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top