Pariwara
Konawe Selatan

Protes Batasan Usia, Honorer Mengadu ke DPRD Konsel

KAMALUDDIN/KENDARI POS
PROTES : Sejumlah honorer K2 yang mengabdi di Pemkab Konsel menggelar unjuk rasa menolak batasan usia dalam penerimaan CPNS dan enggan menjadi P3K.

KENDARIPOS.CO.ID — Sejumlah pegawai yang tergabung dalam Forum Konorer Kategori 2 (K2) yang mengabdi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) menggelar unjuk rasa di kantor DPRD, Senin (24/9). Mereka memertanyakan nasib dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini dinilai diskriminatif. Sebab sesuai peraturan menteri (Permen) nomor 37 tahun 2018 tentang batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun itu, membuat sejumlah pegawai honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, harus tersingkir.

Sekretaris Forum Honorer K2 Indonesia Wilayah Konsel, Chairil, mengungkapkan, pihaknya menuntut kebijakan pemerintah yang membatasi umur 35 ke bawah. “Kami meminta anggota DPRD menyikapi persoalan nasib kami. Kami tidak sepakat dengan adanya peraturan itu, kami dirugikan dan ada diskriminasi,” keluh pria yang mengaku adalah guru honorer di SDN 5 Ranomeeto Barat itu. Di hadapan wakil rakyat, mereka mengancam mogok kerja dan tak akan berhenti melakukan aksi hingga tuntutan mereka terjawab.

“Kami minta pada pemerintah pusat, kalau bisa ada kebijakan khusus yang dikeluarkan terkait nasib para honorer yang masuk K2,” tegas Chairil yang menjadi honorer sejak tahun 2005. Mewakili rekan-rekannya, ia menegaskan menolak kebijakan pemerintah terkait pengalihan status mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Konsel, Sarifuddin Pariwusi, mengungkapkan, pihaknya mendukung aksi yang dilakukan Forum Honorer K2 tersebut. “Intinya kami mengapresiasi dan siap menindaklanjuti aspirasi honorer. Kami siap mengajukan ke MenPAN-RB dan sekaligus menyampaikan ke DPR RI,” janjinya. Politikus PPP itu sekaligus menyindir regulasi formasi CPNS yang diberikan Pemerintah Pusat.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Konsel, Madilaa, mengaku, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, terkait pembatasan usia itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. “Jadi persoalan ini bukan hanya Konsel, tapi semua daerah begitu. Bahkan waktu rapat koordinasi di BKN dan KemenPAN-RB, kita sudah berusaha mengajukan persoalan itu. Namun semua itu adalah kebijakan pusat. Kami di daerah hanya memfasilitasi seleksi CPNS ini,” ungkapnya. (b/kam)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top