Pariwara
Konawe Kepulauan

Pemkab Konkep Klaim Ganti Rugi Lahan Untungkan Warga

MURSALIN/KENDARI POS
RELOKASI : Kawasan pemukiman Lapulu di Desa Langara Iwawo yang akan digusur Pemkab Konkep dan ditata sebagai zona perkotaan.

KENDARIPOS.CO.ID — Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) untuk membebaskan lahan ruang terbuka hijau (RTH) di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, terus dilakukan. Berbagai cara ditempuh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Konkep, sebagai instansi teknis untuk membebaskan lahan yang berada di perkampungan Lapulu itu. Mulai dari sosialisasi hingga pendekatan persuasif agar lokasi bisa steril dari aktivitas warga.

Kepala DPKP Konkep, Danyal, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan, Hasruddin, mengklaim, tak ada intimidasi yang dilakukan pihak DPKP dalam melakukan pembebasan lahan RTH di Desa Langara Iwawo. Sebab pihaknya melakukan pendekatan persuasif dengan mengunjungi satu persatu rumah warga di wilayah itu agar mau direlokasi demi pembangunan Langara sebagai pusat ibu kota kabupaten.

“Kami lakukan langkah-langkah persuasif untuk melakukan ganti rugi lahan pembangunan RTH. Warga sangat mendukung. Bahkan masyarakat juga meminta kepada kami (DPKP) secepatnya melakukan pengukuran rumah untuk dilakukan ganti rugi,” versi Hasruddin saat ditemui di kantornya, Jumat (21/9). Pihaknya tak pernah melakukan intimidasi dan tekanan yang dapat merugikan hak-hak warga di wilayah itu.

Pengakuannya, ganti rugi lahan RTH yang dilakukan Pemkab Konkep, sangat menguntungkan masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Mantan staf Kabag Pemerintahan Setkab Konkep itu merinci, untuk pembebasan ganti rugi lahan mulai dari angka Rp 15 ribu hingga Rp 25 ribu per meter. Sementara untuk ganti rugi bangunan mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 1,2 juta per meter. “Kalau tanah bersertifikat, itu kami anggarakan per meter Rp 25 ribu. Kalau hanya surat keterangan, kisaran Rp 15 ribu. Begitu juga dengan rumah. Untuk rumah semi permanen Rp 250 ribu, sedangkan untuk rumah permanen Rp 1,2 juta. Tetapi yang kami ganti rugi baru rumah semi permanen,” rinci Hasruddin.

Ia mengaku, belum semua warga di wilayah itu yang menerima ganti rugi lahan. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 2 miliar itu, baru mengeksekusi rumah-rumah kategori semi permanen. Sayangnya, sejauh ini pihaknya belum mengetahui berapa jumlah lahan dan rumah yang telah menerima ganti rugi dari pemerintah. “Saat ini kami masih melakukan penghitungan,” sambungnya. Ditanya, soal kantor Koramil 01 Wawonii dan Polsek yang berdiri di persiapan lahan RTH, pihaknya mengaku sudah menyiapkan lokasi pembangunan untuk dua kantor institusi tersebut. “Kami sudah siapkan lokasinya jauh hari untuk pembangunan Koramil dan Polsek. Kami juga tidak memberikan batas waktu pada warga untuk mengosongkan lokasi pembangunan RTH,” tandasnya. (b/san)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top