Space Iklan
Pariwara
Buton Utara

ASN Butur Terpidana Korupsi Dipecat Desember, Konawe Segera Koordinasi ke PN

KENDARIPOS.CO.ID — Nasib tujuh aparatur sipil negara (ASN) mantan terpidana korupsi di Kabupaten Buton Utara (Butur), di ujung tanduk. Pasalnya, proses pemecatan terhadap abdi negara yang pernah merugikan negara itu segera dilakukan paling lambat akhir tahun ini. Bupati Butur, Abu Hasan telah mengantongi data pegawai yang akan dicopot secara tidak hormat tersebut.

“Terdeteksi ada tujuh ASN Pemkab Butur yang mantan narapidana perkara kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Satu orang telah pindah ke perguruan tinggi. Tersisa enam orang. Ini perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling lambat dipecat Desember 2018,” ujar Abu Hasan saat ditemui di rumah jabatannya, Jumat (21/9). Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu menegaskan, terpidana korupsi tak bisa lagi “diselamatkan”.

Abu Hasan mengakui, keputusan tersebut bertentangan dengan rasa kemanusian. “Jika tidak dipecat, sasarannya bupati dan Sekab. Nanti disebut melakukan pembiaran,” katanya. Salinan putusan pengadilan terhadap ASN koruptor akan menjadi landasan pemecatan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe baru akan melakukan koordinasi ke pihak Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Langkah tersebut ditempuh dalam rencana melakukan pemberhentian terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang diketahui terlibat kasus korupsi.

Pelaksana Jabatan (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Hj. Asriani Porosi, mengakui, proses pemberhentian sejumlah ASN baru akan dikoordinasikan bersama dua lembaga hukum tersebut untuk mengetahui jumlah dan data ASN yang menyelewengkan uang rakyat. “Iya, tentu akan dilakukan secepatnya. Kami segera bersurat ke Pengadilan Negeri untuk meminta data ASN yang sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap,” ungkapnya, Jumat (21/9).

Asriani Porosi membenarkan, saat ini Pemkab belum memiliki data ASN yang terlibat korupsi sehingga harus meminta ke pengadilan. “Yang pasti setelah ada data dari pengadilan dan kejaksaan, kita segera laksanakan,” janjinya. Menurut Asriani, ASN yang akan dijatuhi sanksi adalah mereka yang terbukti bersalah sejak tahun 2010 lalu hingga 2018. “Pastinya sudah banyak kita lihat ASN yang terlibat kasus korupsi sejak 2010 dan sebagian besar telah ada di balik jeruji,” tandasnya.

Untuk diketahui, pemberhentian ASN terlibat korupsi sendiri berdasarkan keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). (b/had/hel)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top