Pariwara
Nasional

Menkeu Apresiasi Pemprov Sultra, Minta Pertahankan WTP, Jauhi Praktek Korupsi

WAKILI GUBERNUR: Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Sultra, Ino Sopandi mewakili Gubernur menerima penghargaan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9). Foto: Humas Pemprov For Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apresiasi tersebut diberikan, karena mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam lima tahun berturut-turut. Dari 33 provinsi, hanya delapan daerah yang menerima penghargaan itu.

Rencana awal, penghargaan tersebut akan diterima langsung Gubernur Sultra, Ali Mazi. Namun, karena tiba-tiba ada kegiatan lain yang lebih penting, sehingga tak datang. Penghargaan diserahkan langsung Menkeu, Sri Mulyani kepada perwakilan Gubernur Sultra di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9).

“Pemprov Sultra dan seluruh daerah yang mendapatkan penghargaan ini harus mempertahankan prestasi. Bagi daerah lain, harus menjadi penyemangat supaya bekerja lebih baik lagi dalam urusan tata kelola keuangan,” pesan Sri Mulyani.

Opini WTP merupakan apresiasi dari BPK terhadap laporan keuangan suatu kementerian/lembaga/daerah. “Yang perlu dapat perhatian, kita berharap WTP juga bisa menutup atau mengurangi potensi terjadinya tata kelola yang buruk termasuk korupsi. Namun, saya belum meminta kepada dirjen perbendaharaan untuk mengukur hal itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, meski banyak daerah mendapatkan opini WTP, namun tindak korupsi masih tetap terjadi. Dia menyebutkan, sepanjang Januari – Juli 2018, sudah ada 19 kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang menerima WTP lima tahun berturut-turut hanya 8 provinsi, yang ditangkap lebih dari dua kali lipat. Moga-moga tidak bertambah sampai Desember,” tuturnya seraya tersenyum.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada semua pihak agar pengelolaan keuangan yang baik juga diikuti dengan tata kelola yang baik dan mengurangi praktik korupsi. “Ini PR yang harus terus kita perbaiki. Saya meminta jajaran Kemenkeu untuk ikut membantu agar tegaknya tata kelola yangbaik dan bersih dari praktek korupsi,” imbuhnya. (b/yog)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top