Pariwara
Muna

Pemecatan Empat ASN Koruptor di Muna Tunggu Putusan Pengadilan

Nurdin Pamone

KENDARIPOS.CO.ID — Perintah pemecatan tidak dengan hormat bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi, resmi dikeluarkan. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia wajib melaksanakan putusan tersebut, paling lambat 31 Desember 2018. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), ASN berstatus koruptor teridentifikasi berjumlah empat orang, sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Abdi negara dengan kejahatan luar biasa itu ternyata merupakan pegawai di lingkup Pemkab Muna.

Hal itu diakui Rustam, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna. Hanya saja, ia belum mau membeberkan ke publik identitas keempat ASN tersandung korupsi itu, sebelum memiliki putusan hukum yang inkrah. “Jangan dulu (sebut nama). Kami masih memastikan di Pengadilan Tipikor. Tetapi memang rekomendasi KPK itu empat orang di Sultra, semuanya di (Pemkab) Muna,” jelasnya, Rabu (19/9).

Sekretaris Kabupaten Muna, Nurdin Pamone, tidak menampik pernyataan Rustam. Ia menyebut, Pemkab saat ini sedang melakukan identifikasi dan pengumpulan berkas perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. “Besok (hari ini) kami akan rapat untuk membagi tugas mengumpulkan data itu,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (19/9). Nurdin belum mau berspekulasi lebih jauh terkait empat nama yang menjadi rekomendasi dalam surat keputusan bersama yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri serta Badan Kepegawaian Nasional. Ia masih akan menelaah berkas perkara yang bersangkutan.

“Apakah empat orang ini memang menyalahgunakan jabatan sehingga menimbulkan kerugian negara atau hanya tindak pidana biasa. Itu masih harus dipastikan. Karena dalam perintah SKB tiga menteri, pemecatan hanya dilakukan untuk PNS yang menyalahgunakan jabatan,” argumennya. Nurdin berkomitmen jika empat abdi negaranya terbukti korupsi berdasarkan salinan putusan pengadilan, maka sanksi pemecatan tidak dengan hormat akan diberlakukan. Bukan saja dicopot, ASN tersebut juga tak lagi berhak atas uang pensiun. “Kan PTDH. Itu tidak ada (uang) pensiun. Tetapi keputusannya setelah dari pengadilan,” pungkasnya. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top