Pariwara
Politik

Soal Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg, KPU Harus Segera Revisi Aturan

KENDARIPOS.CO.ID — Pasca Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan napi korupsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didesak segera mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang mengatur pencalonan untuk pemilu legislatif DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak KPU segera merevisi peraturan yang melarang eks narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Terlebih, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan uji materi telah membatalka Peraturan KPU yang melarang eks koruptor jadi caleg.

“Itu bukan tugas KPU. Pembuatan norma, hanya dilakukan DPR bersama presiden dalam pembuatan UU. KPU sebagai pelaksana teknis UU hanya membuat aturan yang sesuai dengan UU, tidak boleh membuat aturan tambahan yang membuat norma dan lainnya,” kata Fahri Senin (17/9).

Menurut Fahri, putusan MA tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air. Untuk itu, KPU harus segera merevisi PKPU yang dibatalkan MA. “Jadi keputusan MA ini melegakan dan kepada KPU untuk segera merevisi PKPU yang sesuai dengan UU, keputusan MA, serta MK sebelumnya,” tegasnya.

1 of 2

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top