Pariwara
Muna

Pasien tak Boleh Beli Obat di Luar RSUD Muna

LAODE ALFIN/KENDARI POS
LAYANAN BURUK : Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susilo (kedua dari kiri) menyerahkan LAHP pelayanan RSUD Muna pada Wakil Bupati, Malik Ditu.

KENDARIPOS.CO.ID — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) tuntas melakukan investigasi terhadap buruknya pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna. Hasilnya, lembaga pengawas pelayanan publik itu menemukan maladministrasi terhadap oknum dokter di rumah sakit plat merah itu. Penemuan tersebut dituangkan dalam laporan penelitian dan diserahkan langsung ke Pemkab Muna dan pihak RSUD.

Ombudsman memerintahkan Pemkab dan manajemen RSUD Muna segera melakukan perbaikan. Jika tidak, laporan aduan akan diteruskan ke Ombudsman RI di Jakarta. Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susilo, mengungkapkan, setidaknya dua oknum dokter terbukti melakukan maladministrasi. Kasusnya ialah terkait bisnis resep obat yang dibebankan pada pasien BPJS. “Jadi praktik membeli obat di apotek luar rumah sakit itu terbukti pelanggaran. Kami perintahkan manajemen rumah sakit menegur oknum dokter yang bersangkutan,” katanya, Senin (17/9).

Mastri melanjutkan, ada sembilan poin koreksi yang dituangkan dalam laporan akhir hasil penelitian (LAHP) Ombudsman. Beberapa diantaranya ialah perintah kepada dokter rumah sakit agar menghentikan praktik bisnis resep di luar apotek RSUD. Membentuk tim pengawas dan pengaduan internal, mencantumkan standar operasional pelayanan rumah sakit. RSUD Muna juga diminta menyosialisasikan perihal penghentian praktik resep ilegal dalam bentuk baliho yang dipajang di lingkungan rumah sakit. Hasil perbaikan tersebut harus dilaporkan ke Ombudsman RI.

“Kami beri jangka waktu 30 hari masa kerja untuk rumah sakit dan Pemkab menjalankan LAHP kami. Jika tidak diindahkan, sanksi berat menanti,” ancamnya. Secara khusus, Ombudsman Sultra juga meminta Ikatan Dokter Indonesia (SDI) Sultra memeriksa oknum dokter yang terbukti maladministrasi. Terkait, sanksi pada oknum dokter, Mastri menyerahkan sepenuhnya kepada IDI. “Kan mereka yang mengetahui SOP dan kode etik dokter. Jelasnya Ombudsman tidak mau tahu, rumah sakit harus membenahi pelayanan,” tegasnya.

Lebih jauh, Mastri mengimbau masyarakat agar melaporkan kepada Ombudsman jika praktik serupa masih terjadi lagi. Ia menjelaskan, pasien BPJS tidak boleh dibebankan pembelian obat di luar ketentuan formularium nasional (Fornas). “Selama ini, dokternya beralasan kalau tidak ada obat di apotek rumah sakit. Padahal itu tidak dibenarkan. Kalaupun harus beli (obat) di luar, dokter harus ada izin manajemen atau tim medis rumah sakit. Uang yang dikeluarkan pasien harus diganti pihak rumah sakit,” jelasnya.

Wakil Bupati Muna, Malik Ditu usai menerima LAHP Ombudsman mengaku akan mengambil langkah tegas. Ia berkomitmen pelayanan RSUD Muna akan ditingkatkan. “Hasilnya kami akan pelajari. Jelasnya, semua korektif akan ditindak lanjuti,” pungkasnya. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top