Pariwara
Nasional

Surati Pemda yang Melarang Imunisasi MR, Kemenkes Minta Bantuan Mendagri

VAKSINASI: Andra Dzaki, seorang murid Sekolah Dasar di Kendari disuntik vaksin MR saat pencanangan kampanye Measles Rubella Provinsi Sultra, di SMPN 15 Kendari, belum lama ini. Foto: LM Syuhada Ridzky/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Kendati menuai berbagai penolakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya melaksanakan program imunisasi Measles Rubella (MR). Pasalnya, hingga saat ini masih ada delapan provinsi dengan angka cakupan imunisasi MR di bawah 40 persen. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Kesehatan Kemenkes Widyawati mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengingatkan pemerintah daerah (pemda) setempat.

“Buat daerah yang belum melaksanakan, ada rencana baru. Jadi, kemarin dari Kemendagri itu akan membuat surat atau menggaungkan kembali surat edaran kepada pemerintah daerah untuk melakukan imunisasi,” ujarnya, Jumat (14/9). Saat ini, penanganan terkait penolakan yang terjadi masih dibicarakan dengan Kemendagri. Dia berharap, rencana untuk menggaungkan kembali edaran serta imbauan kepada masyarakat di daerah bisa didengar.

“Mendagri juga akan melihat cakupan nilainya yang diperoleh. Kan soalnya kalau imunisasi program nasional. Jadi, kalau misalnya cakupannya nggak (memadai), ada kebijakan-kebijakan lain,” terang Widya. Dia mengakui, berbagai alasan menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi MR. Salah satunya di Aceh yang pencapaiannya baru di angka 6,88 persen.

Sebanyak, 83 persen anak rentan terkena MR karena Gubernur Aceh Nova Iriansyah secara langsung melarangnya. Pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan-alasan yang membuat orang tua enggan anaknya diimunisasi. Namun, Widya memastikan, Kemenkes akan tetap melaksanakan program tersebut di seluruh wilayah tanah air.

“Kalau di Aceh, gubernurnya ya (yang melarang). Tapi kalau yang lain-lain, kalau individual ya saya kira juga nggak sampai detail untuk kenapa menola. Tapi kami tetap melaksanakan imunisasi,” jelasnya. Kemenkes berjanji akan terus bergerak mengampanyekan imunisasi MR yang sudah didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu. Para petugas di daerah juga terus mengedukasi masyarakat. “Untuk yang menolak, tetap kami edukasi, terus kerja sama dengan Kemendagri, karena (berkaitan dengan) pemerintah daerah,” tuturnya.

Berdasarkan data KSP per 10 September 2018, provinsi dengan cakupan imunisasi MR terendah, yakni Aceh dengan jumlah anak terimunisasi 106.408 atau 6,88 persen. Menyusul berikutnya, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 284.922 anak atau 20,37 persen, dan Bangka Belitung dengan jumlah anak terimunisasi 97.972 atau 26,45 persen.

Berikutnya yaitu Sumatera Utara dengan jumlah anak terimunisasi 1.267.544 atau 29,53 persen, Riau jumlah anak terimunisasi 369.956 atau 18,92 persen, dan Sumatera Barat dengan jumlah anak terimunisasi 319.794 atau 21,11 persen. Terakhir, Kalimantan Selatan dengan jumlah anak terimunisasi 317.248 atau 28,31 persen, dan Kepri dengan jumlah anak terimunisasi 209.792 atau 34,5 persen. (yes/jpc)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top