Pariwara
Ekonomi & Bisnis

56,45 Persen Serapan Anggaran Lembaga Vertikal

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Ririn Kadariyah (kiri) bersama Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sultra, Sofyan (kanan) dan unsur perwakilan dari lembaga vertikal lainnya usai Rakorda pelaksanaan anggaran semester II, Kamis (13/9). Foto: DITJEN PERBENDAHARAAN FOR KENDARI POS

KENDARIPOS.CO.ID — Memasuki semester II, realisasi serapan anggaran kementerian dan lembaga vertikal di Sultra hingga Agustus 2018 mencapai tren 56,45 persen atau sekira Rp 4 miliar lebih (dalam miliar rupiah). Capaian 56,45 persen itu dari total pagu sekira Rp 7,1 miliar, baik belanja pegawai, barang, modal dan belanja bantuan sosial.

Capaian itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pelaksanaan anggaran semester II di aula Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sultra, Kamis (13/9). “Pencapaian ini melebihi pencapaian nasional yang hanya berada di tren level 50,17 persen,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah melalui rilis yang diterima Kendari Pos, Kamis (13/9).

Menurutnya, belanja pegawai berada di posisi pertama dalam realisasi belanja kementerian dan lembaga yang ada di Sultra yakni terealisasi sebesar Rp 1,4 miliar atau 73,90 persen dari pagu (Budget) yang tersedia tahun ini sebesar Rp. 1,8 miliar. Disusul belanja barang yakni sebesar Rp 1,6 miliar atau 52,98 persen dari total pagu sekira Rp 3,1 miliar. Lalu, realisasi belanja modal sekira Rp. 959 juta atau 45,97 persen dari pagu sebanyak Rp 2 miliar lebih. Sedangkan belanja bantuan sosial terealisasi sekira Rp 1,9 miliar atau 19,93 persen.

Ririn menambahkan, pihaknya saat ini telah menetapkan indikator-indikator sebagai gambaran kualitas pelaksanaan anggaran pada kementerian dan lembaga yang dimaksud untuk menjamin ketercapaian output. Indikator itu meliputi dari aspek kelancaran pelaksanaan anggaran yakni penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengembalian/kesalahan standar pelayanan minimal (SPM) dan dispensasi penyampaian SPM.

Adapun dari aspek mendukung manajemen kas, yakni pengelolaan uang persediaan, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), rencana penarikan kas,
hal III DIPA dan retur SP2D. Terakhir, dari aspek meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP), yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara dan pagu minus.

Ia berharap, kedepannya serapan anggaran baik di kementerian maupun di lembaga atau instansi terkait bisa terserap secara proporsioal, dalam artian penyerapan anggaran tidak menumpuk diakhir tahun, sehingga pola penyerapan belanjanya bisa memenuhi target.

“Dalam rapat koordinasi daerah ini juga disosialisasikan UU Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan revisi UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP,” ungkap Ririn. (rls/ags).

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top