Space Iklan
Pariwara
Nasional

Pengawasan Kurang Picu Maraknya Korupsi Berjamaah di Daerah

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Sebanyak 40 Anggota DPRD Malang resmi menggantikan anggota lain yang terbelit kasus dugaan korupsi APBD-P 2015. Pergantian antar waktu (PAW) ini dilakukan guna menghindari kekosongan pemerintah daerah dalam melayani kepentingan publik, mengingat total sudah 41 anggota DPRD Malang menjadi ‘pasien’ KPK. Tak hanya Malang, Sumatera Utara pun juga pernah mengalami kasus serupa. Kasus suap ini menyebabkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 jadi tersangka. Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300-350 juta per orangnya.

Bahkan, DPRD Padang pada tahun 2004 juga mengalami hal yang sama, sebanyak 37 anggota dewan terlibat. Mereka diduga menyelewengkan anggaran DPRD Kota Padang tahun 2001-2002 lebih dari Rp 10,4 miliar. Salah satu bukti penyelewengan yang dilakukan para wakil rakyat itu antara lain banyaknya ditemukan tiket pesawat fiktif dalam laporan anggota DPRD Kota Padang. Di antaranya 807 buah tiket fiktif maskapai penerbangan Mandala Airline dan sejumlah tiket fiktif Garuda Indonesia Airways.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar mengatakan, ada dua variabel penyebab korupsi berjamaah bisa terjadi di daerah. “Menurut saya ada dua variabel yang menyebabkan korupsi jamaah. Tidak adanya pengawasan dari internal partai dan minimnya pengawasan oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (11/9/2018). Karena tak efektifnya pengawasan tersebut, maka membuat semakin liarnya daerah itu bisa melakukan korupsi secara beramai-ramai. Namun, kata Erwin ada cara untuk menekan tindak pidana seperti itu. “Proses dan pengambilan keputusan di DPRD harus transparan dan bisa diakses oleh publik. Dalam arti, ada informasi yang tersedia di website atau media lain yang bisa dicek oleh masyarakat,” imbuhnya.

Sedangkan, Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar menilai, penyebab terjadinya suap terhadap anggota DPRD akibat dari pilihan sistem politik yang demokrasi liberal. “Yang mengakibatkan masing masing anggota DPRD berjuang keras masing-masing, persaingan yang paling keras justru dari rekan separtai. Karena itu upaya keras yang membutuhkan materi dilajukan untuk meraih pemilih,” tukasnya. “Ini yang menyebabkan suap atau peras ini terjadi masif dimana-mana untuk kompensasi biaya yang telah dikeluarkan,” tambahnya. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai ada kunci kuat untuk menghindari korupsi massal yakni soal integritas. Dia berharap semua pihak menegakkan integritas. “Jadi ditanya persoalannya integritas, mau sistemnya kayak apapun, pengawasannya kayak apapun, KPK nungguin kayak apapun, ya akan bisa terjadi. Karena ini persoalan integritas. (ipp/JPC)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top