Pariwara
Nasional

KPK Minta PNS Koruptor Dipecat, Di Sultra Beberapa ASN Kena OTT

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keras perihal pendataaan yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tingginya jumlah PNS aktif yang berstatus terpidana korupsi. Sebab, dari data BKN, tercatat sebanyak 2.357 PNS terpidana korupsi masih terdaftar sebagai pegawai aktif. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), mulai dari menteri hingga kepala daerah (gubernur/bupati dan wali kota) yang memiliki PNS aktif berstatus terpidana korupsi untuk segera memberikan sikap terhadap PNS tersebut. Pihaknya minta supaya dipecat. “Kami minta para PPK tidak bersikap toleran atau kompromi dengan pelaku korupsi,” tegas Febri di Gedung KPK, Rabu (5/9).

Mantan aktivis ICW ini mengatakan, peran PPK dalam menindak PNS aktif berstatus terpidana korupsi itu sangat krusial. Sebab, jika PNS tersebut hanya dilakukan pemblokiran terhadap rekening gaji yang mereka miliki, maka hal itu hanya berdampak pada proses promosinya semata. Sementara, negara masih membayar gaji 2.357 PNS tersebut selama status mereka masih aktif. Pembayaran gaji baru berhenti saat status PNS tersebut telah dipecat. “Untuk pemblokiran (hanya) berdampak pada proses kepegawaiannya saja. Seperti kenaikan pangkat, promosi, mutasi menjadi terhenti. Namun pembayaran gaji tidak dapat dihentikan sampai adanya keputusan pemberhentian PNS/ASN tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, sebanyak 2.357 koruptor masih berstatus pegawai negeri sipil. Padahal, perkara mereka sudah berkekuatan hukum tetap. Data tersebut diungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Data itu diperoleh BKN dari penelusuran data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, sebanyak 317 koruptor lainnya sudah diberhentikan tidak hormat sebagai PNS setelah putusan pengadilan mereka berkekuatan hukum tetap. “Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan,” ujar Bima dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

1 of 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top