Pariwara
Konawe Kepulauan

Warga Konkep Belum Sepakat Ganti Rugi Lahan RTH

MURSALIN/KENDARI POS
TOLAK GANTI RUGI : Suharman (kiri) dan koleganya, Husen. Mereka adalah warga Lapulu Desa Langara Iwawo, yang masih menolak pembayaran ganti rugi lahan dan mengaku mendapat intimidasi dalam rencana pembebasan area RTH.

KENDARIPOS.CO.ID — Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) untuk mengosongkan ruang terbuka hijau (RTH) di Perkampungan Lapulu, Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, belum berjalan mulus. Beberapa warga di wilayah itu masih memilih bertahan dan menolak ganti rugi lahan sampai ada kesepakatan jelas. Salah seorang warga, Husen, mengatakan, ia tak bermaksud menghalang-halangi pemerintah dalam menata Langara sebagai pusat ibu kota kabupaten.

Tetapi, warga yang berprofesi sebagai nelayan itu meminta, ganti rugi lahan harus sesuai kesepakatan bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Konkep. “Kami bersatu untuk mempertahankan hak. Karena ganti rugi ini kami nilai sangat tidak manusiawi. Tawaran harga lahan permeter itu kami tolak, termasuk ganti rugi rumah. Bayangkan saja tanah saat ini seharga Rp 30 juta perpetak, belum lagi mahalnya bahan untuk membangun rumah,” keluh Husen.

Ia mengakui, pemerintah daerah baru satu kali melakukan sosialisasi dipimpin Wakil Bupati Konkep, Andi Muhamad Lutfi. Tetapi ada oknum-oknum tertentu yang diduga dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Konkep, sudah datang mengukur rumah warga di kawasan Lapulu, dengan dalih sudah ada persetujuan ganti rugi lahan dari warga. “Rumah kami langsung diukur, sementara belum ada kesepakatan. Padahal Wabup pernah bilang saat sosialisasi di aula Dinas Perikanan, masyarakat harus puas, pemerintah senang. Tapi sekarang ada oknum yang mengancam, kalau tidak pindah, kami akan dipolisikan. Apalagi saya diangap menghalang-halangi pemerintah,” ungkapnya diamini warga lain, Suharman.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan pada DPKP Konkep, Hasruddin, menepis anggapan jika pihaknya dianggap melakukan intimidasi pada warga di kawasan Lapulu, Desa Langara Iwawo. Ia berargumen, kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan masjid dan RTH dilakukan secara persuasif. “Kami edarkan format pembebasan lahan. Kalau warga mengambil, itu tandanya mereka setuju. Sekali lagi, kami tidak pernah melakukan intimidasi untuk pembebasan ganti rugi lahan,” kata Hasruddin saat dikonfirmasi. (b/san)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top