Pariwara
Nasional

Terkait Alokasi Anggaran APBN ke Daerah, DPR Minta Pemerintah Berlaku Adil

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh minta pemerintah tak membedakan-bedakan daerah dalam alokasi anggaran APBN untuk daerah. Tolak ukur jumlah penduduk dalam menentukan besaran APBN yang akan turun ke daerah dinilai tidak adil. Terutama terkait dengan program pemerintah yang ingin melakukan pemerataan pembangunan. Saat ini, DPR RI tengah melakukan pembahasan anggaran program pemerintah tahun 2019.

Selain itu, Anggota Komisi XI ini juga meminta tidak ada pembedaan untuk kawasan Indonesia Timur. Dimana anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan daerah Papua justru lebih besar dibanding dengan daerah lain yang berada di Timur Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa ada puluhan triliun yang digelontorkan pemerintah pusat melalui APBN untuk membangun trans Papua.

“Kalau berkaca dari jumlah penduduk, pemerintah tidak adil dalam pembagian anggaran ke daerah. Pasalnya, jumlah penduduk Papua tidak begitu banyak yakni sekitar 3 juta penduduk saja,” ungkapnya, Senin (3/9).

Politisi Gerindra ini mencontohkan Sulawesi Tenggara Sultra yang jumlah penduduknya setengah dari Papua, namun tidak mendapatkan anggaran yang begitu besar. “Kita setengah lebih besar dari Papua penduduknya, tapi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di Sultra tidak ada setengahnya dari anggran yang digelontorkan pemerintah pusat. Untuk Papua sekitar Rp 30 triliun,” jelasnya.

Untuk itu, pria yang karib disapa Aco ini mengaku akan memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah pada pembahasan anggaran APBN 2019. “Kita minta Sultra juga mendapatkan bagian yang layak. Saya akan berusaha untuk meyakinkan pemerintah agar Sultra bisa mendapatkan minimal setengah dari apa yang didapatkan oleh Papua,” janjinya.

Ia juga berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan dapat segera terealisasi. Pasalnya, RUU Kepulauan adalah jalan keluar untuk Sultra bisa mempercepat pembangunan dan melakukan pemerataan pembangunan.

“RUU Kepulauan akan menjadi senjata sekaligus payung hukum untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Kita jumlah penduduk kecil. Tapi, melihat medan daerah begitu sulit dijangkau sehingga membutuhkan biaya ekstra untuk memperhatikan dan melakukan pembangunan di daerah khususnya di pulau-pulau kecil di Sultra,” imbuhnya. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top