Pariwara
HEADLINE NEWS

Soal Putusan yang Janggal, Warga Korumba “Seruduk” PN Kendari, Minta Eksekusi Lahan Dibatalkan

DEMO PENGADILAN: Ratusan warga Korumba, Kecamatan Mandonga mendatangi Kantor PN Kendari, Senin (4/9). Mereka minta agar eksekusi lahan di wilayah yang mereka diami selama ini dibatalkan. Sebab, surat perintah dari PN Kendari terkait pelaksanaan eksekusi lahan diduga tidak sesuai mekanisme. Foto: Adwin/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Sengeketa lahan antara (alm) Lasipala melawan Koperasi Perempangan (Koperson) masih berlanjut. Meski eksekusi gagal dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Kendari pekan lalu, namuan masyarakat yang tinggal di kawasan Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari tetap geram. Senin (3/9), warga “menyeruduk” Kantor PN Kendari. Mereka meminta agar eksekusi lahan di wilayah yang mereka diami selama ini dibatalkan. Massa yang didominasi kalangan ibu rumah tangga itu juga mempertanyakan keluarnya surat perintah dari PN Kendari terkait pelaksanaan eksekusi lahan yang diduga tidak sesuai mekanisme.

Mereka merapatkan barisan, menggelar aksi demontrasi penolakan eksekusi lahan. Dasar hukum yang dipegang yakni sertifikat lahan, dan telah habisnya masa Hak Guna Usaha ( HGU) dari Koperson. Dari situ, mereka memandang proses eksekusi lahan, tak bisa dilakukan. Aksi demontsrasi digelar dibeberapa titik di Kota Kendari.

Di depan PN Kendari, Kordinator Lapangan Kadar Siantang mengatakan, aksi ini tidak akan berhenti jika tuntutan masyarakat belum diakomodir. Dia meminta kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk menjelaskan dasar hukum sehingga mengeluarkan perintah eksekusi ke lahan warga. Menurut Kadar Siantang, proses keluarnya surat pemberitahuan eksekusi dari pengadilan tidak mempunyai legalitas hukum. Apalagi surat tersebut tidak didasari dengan denah dan titik koordinat yang sesuai.

“Kami prihatin dengan langkah yang dilakukan PN Kendari. Putusan keluar sejak tahun 1993, sampai sekarang baru akan dieksekusi. Ini aneh,” teriak Siantang, Senin (4/9). Beberapa menit melakukan orasi, masyarakat kemudian melakukan pertemuan dengan Hakim senior bernama Glenny Jacobus Lambert de Fretes. Mereka diterima oleh hakim tersebut, namun tak menemukan titik temu. Masyarakat malah dibuat bingung oleh hakim, karena tak bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat.

Mereka mempertanyakan, proses keluarnya surat penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Plt Panitera bernama Igusti Made Kanca Ari Putra. Dalam surat tersebut, tertulis tahun 2017, namun surat tersebut dirubah menjadi 2018. “Ini menandakan, ada yang tidak beres dalam proses eksekusi dan proses hukum kasus ini. Bagaimana bisa, surat saja salah dibuat,” timpal salah seorang warga.

1 of 2

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top