Pariwara
Politik

KPU Diminta Cabut Dua PKPU

Firman Soebagyo

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum diminta segera mengubah Peraturan KPU yang bertentangan dengan aturan undang-undang. Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo melihat, setidaknya ada dua PKPU yang mendapat sorotan pihaknya yaitu larangan calon anggota legislatif mantan narapidana kasus korupsi dan keharusan caleg DPD mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.

Menurutnya, kedua peraturan tersebut sarat akan kepentingan dan tebang pilih dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi. “MK tidak melarang eks napi korupsi nyaleg tapi KPU buat larangan. Di sisi lain, KPU meminta caleg DPD dari unsur parpol mengundurkan diri dari parpol dengan alasan putusan MK. Kok aturannya beda-beda,” kata Firman kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/8).

Dia menjelaskan, seluruh fraksi di Komisi II meminta KPU untuk mencabut kedua aturan tersebut. Terlebih, Badan Pengawas Pemilu meloloskan sejumlah caleg yang merupakan mantan napi korupsi mencalonkan diri pada Pemilu 2019.

“Ini soal azas keadilan dan HAM yang dilanggar KPU. Kalau caleg eks napi korupsi mencalonkan diri apakah mereka langsung jadi, belum tentu. Begitu pun calon anggota DPD dari unsur parpol, kalau mereka tidak jadi apakah partainya masih bisa terima,” beber Firman.

Untuk itu, dua aturan tersebut harus dicabut oleh KPU. Pasalnya, acuan KPU yang berdasarkan putusan MK tidak dapat diterapkan pada Pemilu 2019 namun untuk diterapkan pada pemilu selanjutnya. “Kami mendesak sejumlah poin itu segera direvisi agar Pemilu 2019 berjalan dengan azas keadilan,” demikian Firman.

KPU RI memastikan tidak akan melaksanakan putusan sejumlah panwaslu dan Bawaslu yang mengabulkan sengketa yang diajukan mantan napi koruptor maju jadi caleg di Pemilu 2019. Bahkan, KPU resmi mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan KPU di daerah agar menunda pelaksanaan putusan pengawas setempat.

Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan, dua PKPU tersebut mengatur larangan bagi partai politik untuk mencalonkan eks terpidana kasus korupsi dalam pemilu. Baik pemilu DPR, DPD, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota. ’’Sampai saat ini masih berlaku,’’ ujarnya.

Arief menjelaskan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dua PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. ’’Berdasar penjelasan itu, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota diminta menunda pelaksanaan putusan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota,’’ lanjutnya. Setidaknya, penundaan tersebut berlaku sampai putusan MA keluar.

Sementara itu, jumlah eks koruptor yang sengketanya dikabulkan Bawaslu semakin bertambah. Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Wahyu Setiawan membenarkan hal tersebut. ’’Jumlahnya sekarang 11,’’ tuturnya ketika dikonfirmasi tadi malam. (wah/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top