Pariwara
Konawe Kepulauan

Konkep Dalam Intaian Bencana

Jaswan

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) harusnya lebih memikirkan kondisi georgrafis Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang tergolong sebagai pulau kecil. Sebab nyatanya, ada beberapa investor pertambangan yang akan melakukan aktivitasnya di Pulau Wawonii tersebut. Sementara, luas wilayah otorita itu lebih kurang, 1.513,98 kilometer persegi. Daratan 867,58 kilometer persegi, luas perairan lebih kurang 646,40 kilometer persegi dan garis pantai 178 kilometer persegi. Atas dasar itulah, Pulau Wawonii dianggap tidak layak bagi penanam modal untuk melakukan ekspolorasi dan eksploitasi tambang.

Jika dipaksakan, 18 izin usaha pertambangan (IUP) aktif tersebut dapat mengancam potensi sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta pariwisata daerah akibat pencemaran serta kerusakan lingkungan. Diketahui, dari 18 IUP yang ada, dua diantaranya, berbendera, PT Derawan Berjaya Mining (DBM) dan PT BPDM. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Konkep, Jaswan, SE. Menurutnya, izin pertambangan tersebut masuk sebelum Konkep menjadi daerah otonomi baru (DOB).

“Ini berdasarkan SK Bupati Konawe nomor : 63/2007 saat itu. PT BPDM luas IUP-nya, 10.070 hektare dan konsesi PT DBM 342,17 hektare, tetapi terindikasi masuk dalam kawasan hutang lindung,” ungkap Jaswan, Jumat (31/8). Ia kembali menegaskan, jika perusahaan tambang tersebut tetap diizinkan beroperasi di Konkep oleh Pemprov, maka ia mengimbau seluruh masyarakat, agar tak tergiur dengan iming-iming dari pihak perusahaan.

“Saya secara tegas mengatakan, kami DPRD sebagai representasi masyarakat menolak tambang masuk di Bumi Kelapa yang kita cintai ini. Belum ada sejarahnya juga, suatu daerah yang ditambang bisa menyejahterakan masyarakat sekitar. Malah kalau aktivitas pertambangan tetap dipaksakan, membuat Wawonii dalam ancaman bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor dan kerusakan hutan,” tegas Politikus Partai Demokrat itu.

Menurut Jaswan, sesuai data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011, 28 pulau kecil di Indonesia tenggelam dan 24 pulau kecil terancam tenggelam. Kemudian kajian indeks dampak perubahan iklim oleh Maplecroft, memerkirakan, 1.500 pulau kecil di Indonesia tenggelam pada 2050. Ini terjadi karena pulau itu dieksploitasi dengan pertambangan. “Wawonii kalau ditambang sampai 2050, baru tenggelam. Bagai mana dengan tambang yang ada di Roko-roko, Kecamatan Wawonii Tenggara saat ini,” kritiknya.

Potensi bencana ekologiss Indonesia turut disebabkan maraknya deforestasi, praktik pertambangan dan monokultur seperti perkebunan sawit di Indonesia. Merujuk data riset Walhi 2007 yang memperkirakan potensi bencana ekologis di Indonesia sebesar 83 persen. Namun angka tersebut melonjak drastis pada penelitian lima tahun kemudian yakni pada 2012. Angka potensi bencana tersebut justru meningkat menjadi 90 persen. “Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebutkan, wilayah pesisir adalah pulau kecil dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 kilometer persegi. Sementara Pulau Wawonii ini tidak sampai ukuran minimal tersebut,” kata Jaswan, mengingatkan. (b/san)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top