Pariwara
Nasional

Kumpul Empat Pemda di Baubau, KPK Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Korupsi

SALAT BERJAMAAH: Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupsi) KPK Wilayah Sultra, Hery Nurudin menjadi imam salat magrib berjamaah usai pertemuan dengan bupati dan perwakilan empat pemda di Kota Baubau, kemarin. Tampak Bupati Buton, La Bakry (kedua dari kiri) dan beberapa pejabat daerah Buteng dan Baubau menjadi makmum. Foto: Akhirman/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Ekspedisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berlanjut. Setelah mengujungi Kabupaten Muna dan Muna Barat, Rabu (29/8) lembaga anti rasuah itu bertandang di Kota Baubau Rabu. Kujungan itu dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegritas.

Di negeri para Sultan itu, KPK melakukan pertemuan yang dihadiri oleh tiga kepala daerah yaitu, Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan (Busel). Seluruhnya datang secara lengkap dengan pejabat teras masing-masing termasuk para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Ini adalah pemberantasan korupsi berintegrasi, jadi antara pencegahan dan penindakan bersinergi. Dan mestinya setelah ini tidak ada lagi penindakan di Sultra. Tetapi jika hal itu (korupsi,red) masih terjadi maka terpaksa kita lakukan penindakan lagi,” kata Koordinator koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupsi) KPK Wilayah Sultra, Hery Nurudin, Rabu (29/8).

Kujungan KPK di berbagai daerah di Bumi Anoa, lanjut dia, karena potensi atau peluang terjadinya korupsi masih tinggi. Sehingga secara bersinergi bersama Pemda, KPK mencoba untuk melakukan pencegahan. “Semua kita kujungi dan peluang (korupsi) sangat banyak. Itu dikarenakan sistem pengendaliannya masih lemah,” ucapnya.

“Makanya kita sampaikan saran dan rekomendasi. Termasuk perbaikanya seperti apa, itu harus diikuti. Kalau tidak diimplementasikan dan korupsi masih terjadi maka siap-siap dengan penindakan. Kami sudah sampaikan itu. Sudah warning,” tegasnya.

Beberapa poin rekomendasi yang disampaikan kepada tiga daerah tersebut termasuk Kabupaten Buteng tengah, lanjut dia terbagi dalam delapan sektor. Mulai dari planing dan budgeting, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen aset dan lainya.

“Kalau disemua sektor itu masih ada juga persekongkolan jahat atau kongkalingkong untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka kita tindaki. Dan apalagi ada terjadi kerugian negara, maka penjara 20 tahun. Saya sudah sampaikan itu. Mereka harus siap mengenakan rompi orange. Saya ingatkan itu jangan sampai mereka turut serta sebagai tersangka. Saya benar-benar warning itu,” ulangnya menegaskan.

Pelaksanan monitoring dan evaluasi itu, lanjut dia, merupakan wujud kepedulian KPK atas banyaknya peluang kerugian negara yang terjadi di Sultra khususnya Baubau, Buton, Busel dan Buteng. Makanya, pihaknya melakukan pertemuan untuk bersama berkomitmen melakukan perbaikan. “Sampai dengan akhir tahun ini, kita akan lihat progresnya. Kalau memang tidak ada kemajuan positif, penindakan akan masuk. Karena pimpinan telah menegaskan, jika tidak ada progres yang signifikan, maka tim pencegahan balik kanan dan tim penindakan yang akan masuk,” tuturnya.

Dari empat daerah tersebut (Baubau, Buton, Busel dan Buteng) mana yang paling besar peluang korupsinya? Soal itu, menurutnya semua masih banyak yang harus diperbaiki. “Tetapi kemauan untuk melakukan perbaikan ada. Setelah kita lakukan pertemuan ini mereka berjanji akan melakukan perbaikan. Tetapi semua akan kita lihat pada akhir tahun nanti,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bauba, Roni Muhtar mengungkapkan dari pertemuan tersebut, pihaknya banyak mendapatkan masukan dan rekomendasi positif untuk ditindaklanjuti. “Dan bagi kita di Baubau, hal ini (masukan dan rekomendasi KPK) kita sudah jadikan sebagai suatu komitmen bersama untuk dilakukan perbaikan,” komitmennya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Buton, La Bakry. Pihaknya juga akan menindaklajuti apa yang telah menjadi rekomendasi KPK. Dengan melakukan perbaikan dari sisi administrasi sesuai SOP. “Pada prinsipnya tujuan kita sama. Yaitu menginginkan, bahwa apa yang menjadi kebijakan pusat berkaitan dengan trasfer anggaran ke daerah bisa dikelolah dengan baik. Sehingga sebesar-besarnya dapat membawa manfaat baik bagi masyarakat,” tandasnya. Berbeda dengan Baubau dan Buton, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Busel, La Ode Arusani justru enggan berkomentar. Alasanya ia sedang buru-buru. “Saya sedang buru-buru. Mau salat,” singkatnya sembari berlalu. (b/ahi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top