Pariwara
Konawe

Meski Raih WTP, Pengelolaan Anggaran Daerah Konawe Disorot

HELSON MANDALA PUTRA/KENDARI POS
LKPD : Suasana rapat, mendengarkan pandangan fraksi di DPRD Konawe terkait LKPD Pemkab tahun 2017.

KENDARIPOS.CO.ID — Pengelolaan keuangan daerah Konawe tahun anggaran 2017 lalu mendapat banyak sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD. Meskipun berhasil mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, namun sejatinya mereka mengakui keadaan keuangan cukup memprihatinkan. Dalam rapat paripurna pandangan fraksi terhadap laporan keuangan pertanggungjawaban daerah (LKPD) 2017, Anggota Fraksi PBB DPRD Konawe, Hj. Witrya, menyorot, ada indikasi anggaran daerah hanya menjadi alat kepentingan politik. Sebab kebutuhan anggaran daerah setiap tahun membengkak, dan sering terjadi inkonsistensi terhadap putusan rapat.

“Pandangan fraksi, APBD yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan masyarakat, setiap tahun mengalami defisit. Kami minta Pemkab dapat mengelola anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Harapan fraksi agar semua tidak terjebak dalam kekuasaan sesaat, tapi selalu memperkuat dan menciptakan kesejahteraan rakyat,” sindirnya, selasa (28/8). Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra, Malik Pagala, memberikan apresiasi karena penilaian WTP yang berhasil dipertahankan. Namun, dalam menyikapi LKPD 2017, realisasi dan capaian dianggap tidak sesuai. “Hasil pemeriksaan BPK menjadi WTP ketiga, kami apresiasi dan semoga penyajian informasi anggaran dapat dipertahankan. Namun, sejatinya Konawe mengalami defisit keuangan. Harapannya, Pemkab dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutupi defisit dan melunasi pinjaman serta bunga dalam pembangunan RS Konawe,” bebernya.

Hal senada diungkapkan, Anggota Fraksi PKS, Musaruddin. LKPD 2017 membutuhkan harmonisasi. Walaupun Pemkab mampu memberikan keyakinan pada BPK RI, tapi dalam kenyataan, sesungguhnya kondisi keuangan saat ini belum mampu mendanai segala kegiatan daerah. “Realisasi belanja lebih besar dari pendapatan. Ada selisih Rp 121 miliar. Kami pikir kondisi ini sangat prinsip, sehingga kami meminta penjelasan. Kami memahami LKPD ini, namun ada yang perlu mendapatkan perhatian. Kami harap tahap pembahasannya lebih intens dan komprehensif agar menghasilkan LKPD lebih baik,” jelasnya.

Ketua DPRD Konawe, H. Ardin, mengatakan, tujuh fraksi telah menyampaikan pandangan. Sesuai agenda, konsultasi SKPD dilaksanakan Rabu (28/8) di aula DPRD. “Kami mengharapkan Kepala SKPD hadir agar program pemerintah dapat terencana dengan baik,” tandasnya. (b/hel)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top