Pariwara
Konawe Selatan

DLH Konsel Tegur Tiga Perusahaan Tambang

H. Burhanuddin

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) memang tidak punya kewenangan secara utuh terkait izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di daerah. Semua telah diambil alih pemerintah provinsi dan pusat. Namun itu bukan berarti pemerintah daerah tak punya hak kontrol untuk memberi teguran pada investor yang menanamkan modalnya. Pemkab Konsel masih punya kewenangan dalam urusan izin analisis dampak lingkungan (Amdal). Terbukti, baru-baru ini Pemkab Konsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memberikan teguran pada tiga perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya dalam penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH).

Kepala DLH Konsel, H. Burhanuddin, mengungkapkan, saat ini masih ada tiga perusahaan tambang yang telah dicabut izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebagai konsekwensi, ketiga perusahaan tambang tersebut diwajibkan untuk mengurus dan menerbitkan DELH melalui koordinasi dengan Pemkab setempat. “Masih ada perusahaan yang belum membuat DELH. Mereka adala PT Billy, PT Panji Nugraha Sakti dan PT Mega Nikel. Kalau yang lain sudah terbit,” ungkapnya, Senin (27/8).

Terkait ketiga perusahan tersebut, pihaknya sudah memberikan teguran agar manajemen perusahaan segera menyelesaikan kewajibannya. “Teguran itu sesuai arahan dari KLHK tentang kewajiban menyusun DELH. Apalagi sudah ditegaskan kembali oleh Bupati Konsel dengan dikeluarkaannya surat keputusan tentang paksaan pemerintah untuk menyusun DELH,” tegasnya.

Burhanuddin mengungkapkan, dari hasil koordinasi dengan beberapa investor bandel itu, rata-rata belum menyusun dokumen evaluasi itu karena kondisi perusahaan yang sempat pailit.

“Ada juga yang sudah buat pernyataan siap menyelesaikan. Kalau PT Billy masih menunggu tata ruang di PU terkait dengan kesesuaian lokasi,” sebutnya. Meski demikian, Pemkab Konsel tetap berharap khususnya pada tiga perusahaan agar segera menyelesaikan arahan itu. “Ini dalam rangka menciptakan kegiatan pertambangan (clear and clean) atau bersih tanpa masalah dan berwawasan lingkungan,” harapnya. Jika kedepannya ketiga perusahaan itu tetap mengabaikan, maka akan diberikan sanksi dan Pemkab dapat memberikan tindakan tegas. (c/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top