Pariwara
HEADLINE NEWS

Fatwa MUI Terkait Vaksin Rubella, Haram Tapi Bisa Digunakan

Vaksin Measles Rubella

KENDARIPOS.CO.ID — Akhirnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terkait penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) produk dari Serum Intitute of India (SII) untuk imunisasi. Fatwa bernomor 33/2018 diterbitkan MUI, ditandatangani langsung Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin dan Sekretaris Asrorun Ni’am Sholeh. Hal ini sekaligus menjawab polemik terkait penggunaan Vaksin MR.

MUI menyatakan vaksin MR ini haram karena mengandung bahan yang berasal dari babi, tapi boleh digunakan dalam kondisi terpaksa. Keputusan ini ditetapkan usai Komisi MUI menggelar rapat pleno terkait kehalalan vaksin MR di kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam atau Selasa dini hari (Waktu Indonesia Tengah).

Turut hadir Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, dan Ketua Harian MUI Bidang Fatwa Huzaemah T Yanggo. “Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram, karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi,” ungkap Hasanuddin usai rapat di kantor MUI.

Meski begitu, MUI memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut untuk imunisasi, dengan syarat ada kondisi terpaksa dan belum ada vaksin MR yang halal. “Penggunaan vaksin MR produk dari SII pada saat ini dibolehkan atau mubah hukumnya karena ada kondisi keterpaksaan (darurat syariah) dan belum ditemukan vaksin MR halal dan suci,” jelasnya.

Penggunaan Vaksin MR produk dari SII pada saat ini masih diperbolehkan (mubah) dengan beberapa pertimbangan. Pertama, ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah). Kedua, belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Akan tetapi, penggunaan Vaksin MR sebagaimana dimaksud pada point ketiga tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. Atas dasar itu, Komisi Fatwa MUI merekomendasi empat hal. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

Kedua, produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Keempat, pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

“Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya,” imbuhnya. (wan/thm)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top